Praktik Licik Bupati Cilacap Peras THR Anak Buah, Libatkan Satpol PP untuk Tagih

TRIBUNBATAM.id - Bupati Cilacap periode 2025–2030, Syamsul Auliya Rachman, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pemerasaan.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Syamsul Auliya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (13/3/2026).

Tidak sendirian, Syamsul bersama 27 orang lainnya terjaring OTT KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.

Khusus untuk 13 orang termasuk Syamsul langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

KPK membongkar siasat kotor di lingkungan Pemkab Cilacap terkait tindak pidana korupsi pemerasan dan penerimaan uang untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H/2026 M. 

Ternyata Syamsul melibatkan sejumlah pejabat dalam melakukan pemerasan layaknya penagih utang.

Mulai dari Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan turut turun tangan menagih setoran dari berbagai perangkat daerah.

Pemerasan tersebut beradasarkan instruksi langsung Syamsul kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono.

Ternyata Syamsul sengaja mengumpulkan uang hasil pemerasan untuk kepentingan pribadi serta pihak eksternal.

Satu di antaranya adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemkab Cilacap.

Setelah itu, Sekda Sadmoko berkoordinasi dengan tiga asistennya, yakni Asisten I Sumbowo, Asisten II Ferry Adhi Dharma, dan Asisten III Budi Santoso.

Baca juga: Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Cilacap, 211 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta

Bupati Cilacap dan kawan-kawannya menyepakati kebutuhan dana THR eksternal sebesar Rp 515 juta.

Kendati demikian, mereka juga menetapkan target setoran dari tiap perangkat daerah hingga mencapai Rp 750 juta. 

Pemkab Cilacap sendiri memiliki 25 Perangkat Daerah, 2 RSUD, dan 20 Puskesmas yang masing-masing pada awalnya ditargetkan menyetor antara Rp 75 juta hingga Rp 100 juta, meski realisasi akhirnya bervariasi mulai dari Rp 3 juta.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa uang tersebut wajib terkumpul sebelum masa libur lebaran pada 13 Maret 2026.

Bagi dinas yang lambat atau belum memenuhi kuota setoran, para asisten bupati tidak segan-segan melakukan penagihan secara langsung dengan melibatkan pimpinan instansi penegak perda.

"Jika belum melakukan penyetoran, perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, dan BUD sesuai ruang lingkup wilayahnya. Proses penagihan ini secara aktif turut dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap," ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026) malam.

Asep menambahkan bahwa penentuan besaran setoran diatur berdasarkan pertimbangan Asisten II, Ferry Adhi Dharma. 

Jika ada perangkat daerah yang merasa tidak sanggup memenuhi nominal yang dipatok, mereka diwajibkan menghadap Ferry untuk bernegosiasi agar target setorannya bisa diturunkan sesuai kesepakatan.

Praktik culas ini akhirnya terhenti melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Jumat, 13 Maret 2026 di Cilacap. 

Tim lembaga antirasuah mengamankan total 27 orang, di mana 13 di antaranya langsung digelandang ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. 

Kepala Satpol PP Cilacap, Rochman,  menjadi salah satu pejabat yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dalam rombongan tersebut.

Dari operasi senyap itu, KPK menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp 610 juta. 

Uang hasil pemerasan yang dikumpulkan dari 23 perangkat daerah sejak 9 hingga 13 Maret 2026 itu sebagian telah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di kediaman pribadi Ferry untuk dibagikan, sementara sisanya diamankan dari ruang kerjanya. 

KPK juga mengendus bahwa praktik serupa diduga kuat sudah pernah dilakukan oleh Bupati Syamsul pada tahun 2025 lalu.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK resmi menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka. 

Keduanya akan ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 14 Maret hingga 2 April 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(TribunBatam.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "KPK Bongkar Praktik Culas Bupati Cilacap: Dinas Diperas, Satpol PP Turun Tangan Tagih Uang THR"