Iuran BPJS Kesehatan Dibiayai Pemerintah, Charles DPR : Program Lain Malah Dipakai Buat Trail

TRIBUNBATAM.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan agar pemerintah menggratiskan seluruh iuran BPJS Kesehatan. 

Langkah ini akan menjadi solusi bagi persoalan BPJS Kesehatan saat ini.

Usulan itu disampaikan saat rapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, BPJS Kesehatan di DPR, Kamis (16/4/2026).

Charles menilai, mekanisme klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.

Dengan menggratiskan iuran secara menyeluruh, pemerintah dinilai bisa memangkas kompleksitas birokrasi dan memastikan akses layanan kesehatan lebih merata.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles.

Ia juga menegaskan bahwa secara fiskal, pemerintah dinilai mampu menanggung beban iuran tersebut.

Charles kemudian menyampaikan data kepersertaan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sebanyak 284,6 juta penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dari jumlah itu, non aktif sebanyak 58,32 juta atau 20 persen dari peserta.

Jika dikurangi peserta PPU, maka negara bisa membiayai 225,94 juta peserta BPJS Kesehatan.

"Kalau dikali 43 ribu terus dikalikan 12 bulan maka kita perlu Rp 113 triliun. Mampu tidak? Mampu. Membiayai program lain yang lebih besar saja mampu. Malah program lain dipakai untuk trail. Ini kesehatan masyarakat lho," ujarnya.

“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” tegas dia.(*)