Reshuffle Kabinet Prabowo Terbaru, Dudung Abdurachman Jabat KSP, Hasan Nasbi Jadi Penasihat

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA – Setelah sempat menjadi perbincangan di sekitar istana negara terkait Reshuffle, akhirnya Presiden Prabowo Subianto menjawabnya.

Sebagain pimpinan tertinggi negara, Prabowo Subianto berhak menunjuk orang-orang yang bisa dipercayainya.

Kini Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih dengan melantik enam figur baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). 

Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Tokoh yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh ini menggantikan Hanif Faisol, yang kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Rotasi juga menyentuh posisi strategis di lingkar dalam Istana.

Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), kini bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Posisi KSP yang ditinggalkannya kini diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrachman.

Sebelumnya, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Di sisi lain, Hasan Nasbi kembali masuk dalam lingkar inti kekuasaan. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) itu dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Sementara itu, Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), kini dipercaya memimpin Badan Karantina Indonesia.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keenam pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan secara serempak di hadapan kepala negara dan para tamu undangan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Saya akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ucap mereka.

Perombakan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/TPA hingga 53/P Tahun 2026, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Langkah ini dinilai sebagai upaya penyegaran sekaligus penguatan koordinasi pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional ke depan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com