Pemprov Kepri Buka Suara Soal Lelang Pengelolaan Gurindam 12 Tanjungpinang, Singgung Soal PAD

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya buka suara soal lelang pengelolaan kawasan Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang selama 30 tahun.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati menyampaikan Pemprov Kepri memang sudah membuka lelang tersebut.

Menurutnya, dengan dilelangnya kawasan Gurindam itu, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri yang saat ini tidak dalam posisi baik-baik saja.

"Kawasan Gurindam 12 di lelang karena kawasan itu memiliki potensi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan PAD ke depannya," kata Venni, Senin (8/9/2025).

Pemprov Kepri tentu mencari peluang baru, untuk menambah pundi-pundi uang untuk Kepri. 

Dia menyampaikan, pengumuman tender pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) itu disiarkan lewat Kepriprov.go.id.

Lelang ini ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Negara /Daerah (BUMN/BUMD) termasuk swasta, kecuali perorangan yang berbadan hukum.

"Lelang meliputi tanah dan fasilitas umum di kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang," katanya.

Adapun aset yang dilelang yaitu lahan luas 7.450 meter persegi, terdiri dari 1 blok lahan seluas 5.540 meter persegi untuk area parkir, kemudian, 4 blok lahan masing-masing 500 meter persegi untuk fasilitas umum (fasum).

Fasilitas itu diperuntukkan sebagai area parkir, serta area makan dan minum dengan jangka waktu KSP BMD selama 30 tahun sejak penandatanganan perjanjian.

Mekanisme tender langsung oleh Pemprov Kepri dan tanpa melibatkan Badan Lelang Negara, serta sejumlah instansi lain.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen  dimulai sejak 28 Agustus 2025 hingga 15 September 2025 di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

Langkah ini membuat pro kontra dari warga Tanjungpinang.

Satu di antaranya adalah Sari, warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sari tidak setuju dengan hal tersebut.

Ia menilai jika lelang ini sudah diambil alih swasta atau BUMN lainnya tentu akan berubah mekanisme di sana.

"Masuk di area tersebut pasti bayar dan tidak gratis lagi," katanya.

Sementara di lokasi itu, selama ini menjadi tempat masyarakat melepas lelah usai seharian bekerja. 

"Jika masuk di area Gurindam 12 tepi laut dikenakan biaya, kemungkinan lokasi itu bakal sepi dari pengunjung," lanjutnya. 

Dia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kaji ulang lelang tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengaku belum mengetahui secara pasti lelang Pemprov Kepri tersebut.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri belum pernah membahas rencana itu dengan DPRD Kepri.

"Saya belum tahu. Selama ini Pemprov Kepri tidak pernah membahas rencana itu dengan Komisi II," ujarnya.

Ketua Komisi II berencana dalam waktu dekat, akan memanggil BKAD Kepri untuk menanyakan hal itu.

"Kata Pak Ketua segera dipertanyakan kepada BKAD Kepri," sebutnya. 

Jika sudah mengetahui, prosedur dan alasannya baru dicari jalan keluar. 

"Pasti ada jalannya, kami cari dulu apa alasan melelang Gurindam 12 tepi laut itu," katanya. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)