Kadin: Batam Hanya Jadi Sapi Perahan

Laporan Purwoko, wartawan Tribunnewsbatam.com

TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM - Praktisi hukum sekaligus wakil Ketua Bidang Hukum Kadin Kepri, Ampuan Situmeang menyayangkan adanya kepanikan dari para pemilik konter di pusat penjualan elektronik di Batam akibat adanya kabar razia oleh petugas dari Kominfo dan Deperindag. Apalagi hal serupa kerap terjadi, namun tanpa ada kejelasan ending prosesnya.

"Ini merupakan bukti bahwa masyarakat selalu mudah dibenturkan dengan aparat. Rakyat memang tidak berdaya. Namun ketika tanya atau menuntut ke aparat, mereka dengan mudah bilang karena tugas atasan," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (14/05/2011).

Diberitakan sebelumnya, karena ada kabar akan ada razia dari Kominfo dan Deperindag maka para pedagang handphone, terutama yang menjual produk China di Lucky Plaza dan Top 100 Jodoh, kalang kabut. Mereka mengmas barang dagangannya sejak dinihari.

Bahkan sepanjang Jumat mereka juga tutup dan hanya berani memajang handphone-handphone seken.

Kejadian serupa terjadi sekitar empat bulan lalu. Para pedagang panik karena ada tim dari Kominfo melakukan razia dan penyitaan terhadap puluhan handphone dari dua toko. Sayang, prosesnya tak jelas yang diduga selesai setelah ada kompromi.

Menurut Ampuan ketidaknyamanan bagi pebisnis menjalankan usahanya itu terjadi karena tidak adanya kejelasan peraturan. Bahkan hal itu dituding sebagai sebuah kesengajaan.

Selama ini para pemangku regulator, dalam hal ini yang paling bertanggungjawab adalah Dewan Kawasan, hanya menutup mata. Mereka selalu mengabaikan persoalan yang sebenarnya menjadi tuntutan mendesak bagi pelaku ekonomi di Batam dan Kepri pada umumnya.

Ia menyatakan peraturan tentang wilayah FTZ memang sudah ada. Namun sampai sekarang aturan pendukungnya tidak jelas. Karena itu para pelaku bisnis pun dihadapkan pada situasi yang tidak menentu.

"Dewan Kawasan selalu bilang tidak ada masalah. Pada hal semua itu kembali pada regulasi yang tidak jelas sehingga memunculkan kesan hanya kekuasaan yang bicara. Ketika kekuasaan tidak ada kontrol maka akan cenderung korup," katanya berapi-api.

Ia mengakui, carut marutnya sistem usaha di Batam tidak hanya terjadi pada barang- barang elektronik, terutama produk-produk black market atau produk China -- yang memang membanjir di Batam. Akan tetapi juga soal mobil dan produk perlengkapan yang lain.

"Kalau mereka bilang kita akan merevisi UU tentang FTZ, lalu apa yang akan direvisi? Barang apa saja yang boleh dan tidak boleh masuk? Kalau suatu barang boleh dijual, lalu bagaimana proses memasukkannya? Ini kan persoalan konkret namun tidak ada action pasti. Karena serba tak jelas itulah maka Batam seakan hanya menjadi sapi perahan," katanya.

Lantas apa kendala Dewan Kawasan tidak bisa menangani masalah itu? "Mereka memang sejak awal tidak mengantisipasi masalah-masalah grass root seperti ini. Jadi bukan ompong. Kalau ompong berarti dulu punya gigi. Ini berarti memang tidak punya gigi sejak awal," kelakar Ampuan.

Ke depan, untuk menjamin kenyamanan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Batam sudah selayaknya penguasa di daerah maupun pusat bersedia melihat realitas di lapangan. Dengan demikian regulasi yang sudah mendesak segera diperjuangkan.