APBD 2012 Sudah Disetujui Mendagri

TANJUNGPINANG, TRIBUN- APBD Kepri tahun anggaran 2012 yang disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kepri tanggal 15 Desember silam, sudah disetujui oleh Mendagri Gamawan Fauzi terkait keabsahan Perda APBD tersebut. Yang berarti Perda APBD 2012 tersebut sah secara hukum dan bisa segara dilaksanakan.

"Sudah disetujui Mendagri hanya sekitar sepekan setelah pengesahan Perda tersebut. Ya tentunya ada sedikit koreksi, beberapa item kegiatan kecil dicoret demi penyempurnaan dan efisiensi. Hal seperti itu wajar. Dan Kepri termasuk yang cepat prosesnya, begitu disahkan DPRD kemudian dilaporkan ke pusat (Mendagri) langsung disetujui dalam hitungan hari," ujar Misbardi Kabiro Humas dan Protokol Kepri beberapa waktu lalu.

Diketahui, APBD Kepri tahun anggaran 2012 sebesar Rp 2,250 triliun lebih tinggi dibanding 2011 yang sebesar Rp 2,21 triliun setelah perubahan. Kebijakan pembangunan 2012 ini merupakan tahun kedua masa pemerintahan Gubernur HM Sani dan Wagub Soerya Respationo.

Gubernur HM Sani menegaskan, kebijakan pembangunan disejalankan dengan  pembangunan nasional sebagai upaya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan secara adil dan merata yang pro poor, pro job dan pro growth. Dengan memperhatikan kebijakan millenium development goals (MDGs) dan justice for all.

Dalam nota keuangan RAPBD disebutkan, PAD Kepri sejak 2005 hingga 2011 mengalami tren kenaikan pendapatan antara 10-25 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan itu terjadi pada PAD yang merupakan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dan dana perimbangan (transfer dari pusat ke daerah) yang masing masing tumbuh sekitar 17-35 persen.

Dalam APBD tersebut ada alokasi dana untuk persiapan gedung ibukota Pemprov Kepri di Pulau Dompak sebesar Rp 14 miliar untuk interior dan mebeler. Jika tak ada aral melintang maka Janurari mulai tender atau lelang dan Juni sudah siap.

"Ya kita usahakan Juli sudah pindah ke gedung baru di Pulau Dompak. Lebih baik dipersiapkan secara matang, tidak perlu buru buru," kata Gubernur HM Sani ketika refleksi akhir tahun 2011 bersama para wartawan di Gedung Daerah, Jumat 30 Desember 2011.

HM Sani mengaku tak bisa menjelaskan ketika ditanya Tribun mengapa desain jembatan dua dan tiga hanya polos tak ada nilai keindahan. Kondisi jembatan dua dan tiga memang sudah siap tetapi tanpa aksesoris di pinggir jembatan dan tampak sekadar jembatan biasa untuk lalu lalang kendaraan.

Lagi lagi Gubernur menjawab bahwa tugasnya tinggal melanjutkan untuk pembangunan tersebut proyek multiyears tersebut. Itu pun harus hati hati dalam penganggaran sambil memperhatikan sisi hukum agar tidak ada aturan yang dilanggar. Biar terkesan lambat asal aman dan sempurna pengerjaannya.

Ketika ditanya apa rencana selanjutnya terkait Jembatan Satu yang menghubungkan Pulau Dompak dengan Jalan Wiratno sebagai akses utama, Gubernur tersenyum. Kondisi jembatan tersebut masih belum ada 50 persen dari penyelesaian.

Kalaupun selesai proyeknya pun belum terhubung dengan Tanjungpinang. Sehingga ke depan jika ibukota sudah pindah ke Pulau Dompak, akses jalan masih memutar lewat jembatan dua dan tiga yang bahkan hingga kini belum diaspal.  Para wartawan menyampaikan usul agar desain jembatan satu diperbaiki, agar indah tidak hanya polos. Bahkan menjadi ikon dan daya tarik wisatawan yang mengunjungi Tanjungpinang. (wid)