Banyak Proyek di Karimun Memprihatinkan
Anggota Dewan Sidak Empat Proyek Fisik
Laporan Tribunnews Batm, M Sharih
TRIBUNNEWSBATAM, KARIMUN - Banyaknya proyek fisik yang hingga saat ini belum terselesaikan dan menjadi permasalahan dan sorotan miring di kalangan masyarakat Kabupaten Karimun.
Oleh karena itu, membuat anggota dewan dari Komisi A DPRD Karimun yang notabene tidak membawahi bidang pembangunan pun, turut turun tangan melakukan peninjauan secara langsung beberapa proyek fisik pemerintah daerah.
Anggota Komisi A yang terdiri dari Ketua Komisi A Jamaluddin Sahari, Wakil Ketua Anwar Abu Bakar, anggota Jamaluddin, Syahril, Sudjoko, Rosemary, Anwar Hasan, dan Kamaruddin tersebut secara langsung melakukan peninjauan ke proyek jalan depan Pasar Baru Kolong, Pasar Baru Kolong, Coastal Area dan diakhiri ke pelabuhan Boom Panjang KPK.
Dalam peninjauan langsung tersebut, banyak dari anggota dewan tersebut mengaku sangat geram ketika melakukan peninjauan. Bagaimana tidak, proyek senilai Rp 1,4 Miliyar tersebut, dinilai sangat amburadul. Bahkan banyak Aspal yang dibangun terlihat sudah retak-retak dan disebut sejumlah dewan tidak melalui proses pengerasan tanahnya lebih dulu sebelum diaspal.
Jamaluddin Sahari kepada wartawan mengatakan sangat kecewa atas kerja proyek seperti itu. Dia mengatakan proyek yang dibangun dengan uang rakyat yang tidak sedikit itu sangat merugikan masyarakat.
“Kalau aspal begini, tidak sebulan pasti hancur. Kalau proyeknya hancur begini yang masyarakat sangat dirugikan,” kata Jamaluddin Sahari yang juga Politisi Partai Demokrati itu di sela tinjauannya.
Sementara itu, saat meninjau megaproyek Coastal Area. Proyek yang bernilai Rp 172 Miliyar, kembali sejumlah anggota dewan 'mengurut dada', setelah melihat proyek tersebut.
Walau saat ini masih dalam masa pengerjaan 50 hari setelah habis kontrak, namun sejumlah anggota dewan meragukan kesanggupan kontraktor menyelesaikannya
“Kita ragu bisa selesai tak sampai akhir masa tambahan kontrak ini selesai. Selain kita tinjau pelaksanaannya, kita juga akan mempertanyakan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah, sudah semuanya atau belum,” kata Jamaluddin menambahkan.