Ada Honor Siluman Diduga Diangkat CPNS di Karimun

KARIMUN, TRIBUN – Dugaan pegawai honor yang masa kerjanya belum mencukupi tetapi bisa masuk dalam kategori II untuk diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), mencuat. Kabar ini membuat kalangan honorer guru dan honorer tata usaha (TU) sekolah cemburu.

“Kami mempertanyakan, mengapa ada honorer yang baru masuk tahun 2009 sudah bisa diangkat jadi CPNS. Ini namanya siluman ini. Sementara ada honorer yang sudah kerja di bawah 2005 justeru belum juga diangkat,” ujar seorang guru honor, belum lama ini.

Kecemburuan para guru honor dan staf TU itu mencapai puncaknya, Rabu (18/4). Akhirnya guru-guru honorer dan TU sekolah se-Kabupaten Karimun akhirnya bersedia berkumpul di SDN 001 Karimun untuk mendapatkan penjelasan perihal dugaan tersebut dari pihak terkait.

Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Karimun Haris Fadillah dan Kepala Bagian Kepegawaian Setkab Karimun Kamarullazi. Guru-guru dan TU se-Kabupaten Karimun itu tampak serius mendengarkan penjelasan terkait dugaan adanya honorer siluman yang diangkat menjadi CPNS.
           
            Sesuai Surat Edaran nomor 3 tahun 2012 tentang data honorer kategori I dan II, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya pegawai honor tersebut telah bekerja per 1 Januari 2005 dengan bukti surat pengangkatan sebagai tenaga honor sampai tahun 2011.  

Selain itu, pegawai honor juga harus menyertai data surat bukti absensi, daftar pembayaran (amperah) gaji dan rekomendasi pengangkatan pegawai honor dari pihak sekolah. Inilah yang diduga dimanipulasi honor siluman dimaksud.

            Haris Fadillah mengakui telah kecolongan terkait temuan dugaan kasus tersebut. “Saya juga sudah temukan satu yang palsu (manipulasi data-data pegawai honor) itu,” ujar Haris mengakui adanya dugaan tersebut usai pertemuan tersebut kepada wartawan.

Mengenai dugaan manipulasi data yang terjadi di lingkungan dinasnya, Haris dia membantah mengetahuinya. Dia mengatakan selama ini pihaknya tidak mengetahui tentang usulan tenaga honor menjadi calon PNS tersebut.

            “Dugaan yang terungkap ada rekomendasi pengangkatan honor yang bersangkutan dari kepala sekolah. Bisa jadi akan kita panggil kepala sekolahnya. Saya sendiri tidak pernah memberikan rekomendasi itu (surat pengangkatan honorer -red),” jelasnya.

 Kamarulazi juga kepada wartawan usai acara mengatakan kalau selama ini pihaknya hanya menerima surat usulan dari pegawai seperti guru honorer atau honorer TU  bersangkutan dengan disertai surat pengangkatan pegawai honorer. Dari dasar itulah, kata Lazi, pihaknya mengusulkan ke BKN (badan kepegawaian nasional) untuk diverifikasi sebagai CPNS.

Mengenai adanya dugaan manipulasi data pegawai, dirinya siap menindaklanjutinya dengan mempelajari setiap aduan masyarakat disertai bukti-buktinya. “Kalau ada bukti-buktinya, kami siap menindaklanjuti. Misalnya ada yang khawatir tidak kami tindaklanjuti, silahkan lapor ke BKN. Kalau buktinya kuat yang bersangkutan (honorer katogori I) memanipulasi data, jelas itu bisa dicopot,” katanya.

Sementara itu untuk mendapatkan data yang akurat terkait usulan untuk pengangkatan pegawai kategori II, para guru honor dan staf TU honor melakukan verifikasi datanya di tempat itu.

Kamarulazi pada kesempatan itu mengimbau agar honor guru dan honor staf TU memberikan data yang sebenar-benarnya. “Jangan sampai untuk kepentingan pribadi, lalu memanipulasi data sehingga mengorbankan pegawai yang lain,” imbuhnya dalam pertemuan tersebut. (msa)