Kunjungan KerjaGubernur Ke Jerman
Harry Anggap Kunker Gubernur Wajar
Gubernur Kepri, HM Sani mengadakan kunjungan kerja ke Jerman 12-16 November mendatang. Kunjungan kerja ini disorot sejumlah pihak.
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Gubernur Kepri, HM Sani mengadakan kunjungan kerja ke Jerman 12-16 November mendatang. Kunjungan kerja ini disorot sejumlah pihak.
Namun menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Kota Batam, Harry Azhar Azis justru sah-sah saja. Ia menegaskan gubernur juga harus mencari mencari investor asing untuk melirik satu daerah. "Bukan presiden atau menteri," jelasnya.
Ia mengatakan, Gubernur Kepri harus bisa memasarkan Kepri sebagai wilayah FTZ ke asing. Dan konsep FTZ ini nggak cuma untuk Singapura dan Malaysia saja. Bisa juga untuk negara lain di luar ini, seperti Amerika.
Kata dia, sebelumnya Gubernur sudah sempat menarik perhatian duta besar United State (US) untuk berkunjung ke Batam. "Karena kunjungan pak Sani waktu itu ke sana, akhirnya Dubes US pun membalas kunjungan ke mari (Batam) waktu itukan," jelasnya lagi.
Menurutnya, ide presiden US, Obama adalah demokrasi ekonomi, atau liberalisasi ekonomi. Seharusnya, Gubernur bisa mengedepankan bahwa Indonesia memiliki suatu policy nasional yang menempatkan Kepri sebagai wilayah perdagangan bebas.
"Dalam setiap perundingan-perundingan dengan Amerika, Gubernur harus menjelaskan dan mengambil manfaat dari konsep ini. Bagaimana meyakinkan investor bahwa akan lebih menguntungkan berinvestasi di wilayah FTZ," tambahnya.
Kemenangan Obama, dalam jangka pendek menurut Politisi Golkar itu harus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, agar mengalihkan blue print Obama ke wilayah FTZ.
Meski begitu, Harry juga menegaskan pemerintah daerah, Gubernur dalam hal ini wajib memberitahukan agenda kunjungan-kunjungan kerja seperti ini kepada publik.
"Jadi kalau dijelaskan ke publik, publik tahu kalau ini untuk kepentingan daerah kita. Biar bagaimana pun, tahapan ini harus dimulai. Walaupun, nggak dalam satu kunjungan harus langsung jadi investasi. Karena investor kan masih harus melihat dulu, kebijakan pemerintahnya, daerahnya. Minimal harus kita lakukan dulu," pungkasnya.