BP Batam Ingin Kembali Menjadi Otorita Batam yang Bisa Genjot Laju Ekonomi Hingga Dua Digit

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- BP Batam berharap kembali ke era Otorita Batam.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Humas dan Promosi BP Batam Purnomo Andiantono, pasca kabar pembubaran institusi tersebut.

Menurut Andi, jika dilihat lebih baik Batam dibangun seperti saat BP masih menjadi Otorita Batam (OB).

Ia menjelaskan, saat masa OB pertumbuhan ekonomi di Batam mampu mencapai dua digit.

Namun setelah otonomi daerah masuk, pertumbuhan tersebut lambat laut menurun setiap tahunnya.

"Kalau saya, yah lihat sejarah sajalah. Kenapa tidak dikembalikan seperti OB saja, lebih simpel. Di jaman OB itu pertumbuhan bisa dua digit. Baru kemudian otonomi daerah masuk sekitar 1999, ketika masuk pertumbuhan itu turun dan turun terus sampai sekarang," tutur dia, Selasa (12/1/2016).

Pemerintah pusat kini mengusulkan beberapa opsi untuk nasib lembaga pemerintah yang pertama kali membangun kota industri Batam ini.

Namun demikian, tak satupun dari opsi tersebut yang menurut BP Batam akan memperbaiki kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam.

Menurut Andi, jika ada perubahan diharapkan perubahan tersebut benar-benar sesuai dan mampu menandingi sistem di beberapa negara tetangga yang kini menjadi pesaing.

"Yah ngikut saja dari pemerintah gimanalah. Cuma, kalau kita mau melawan Vietnam dan Malaysia yah mestinya harus punya sistem setingkat. Mau melawan kalau kelembagaannya tingkat satu atau dua kira-kira bagaimana? Kecuali kalau tujuannya cuma untuk peraturan ‎yang ada, yah kita nggak tahu juga," ucap dia

Menurutnya, untuk sistem FTZ di Indonesia baru ada di Batam, Bintan, Karimun (BBK), sehingga untuk mencari pembandingnya tidak ada.

Jika mengikut tiga opsi itu, menurut dia perlu dibedah masing-masing opsi.

"Kalau mau jadi KEK, saya mau tanya coba lihat yang berhasil contohnya dimana? KEK yang mengelola infrastruktur besar itu dimana? Yang bisa kelola‎ investasi, Bandara, pelabuhan‎ yang sukses itu dimana? Kalau mau ubahkan harusnya ada contoh yang sukses dong," tutur dia.

Sedangkan untuk otonomi khusus, misalnya berupa pembentukan provinsi khusus, sah saja asal kekhususan yang dimaksud dapat mengelola kawasan industri.

"Kalau provinsi khusus sekarangkan ada lima, Jogja karena kesultanannya, Jakarta karena ibukota, terus Aceh dan Papua itu karena politis. Kalau pun jadi provinsi khusus yang punya otonomi khusus, jangan sama kayak provinsi-provinsi itulah. Kalau persis sama, buat apa. Provinsi khusus kita cocoknya yah yang bisa mengelola kawasan industri, bukan sumber daya alam. Sebab kita nggak punya SDA," tutur dia.