BP Batam Ingin Kembali Menjadi Otorita Batam yang Bisa Genjot Laju Ekonomi Hingga Dua Digit

Ia mengingatkan jika BBK tidak memiliki SDA.

Saat ini saja seperti ekspor pasir dan sumber mineral lain sudah dilarang di BBK.

"Kecuali kayak di Natuna, itu ada gasnya. Kalau BBK kan tidak ada sumber alamnya," ucap dia.

Namun begitu, pria yang akrab disapa Andi ini tidak dapat berandai-andai opsi mana yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan dualisme kewenangan BP Batam dengan Pemko Batam.

"Yah susah juga sih mau bicara, kalau yang orang lama di Batam yang memberi masukan-masukan masih mending. Tapi sekarang inikan yang cuma baru tahu kulit-kulitnya langsung memberi statement dan masukan ini itu," kata dia.

Jika BP Batam jadi dibubarkan, maka ke depan hanya ada Pemko dan Pemprov. Andi menyatakan, otonomi daerah sudah berlangsung sekitar 16 tahun, namun kabupaten/kota lain di Kepri tidak menunjukan pertumbuhan yang signifikan.

"Lihat otonomi daerah inikan dari 1999, itu sekitar 16 tahun. Kita lihatlah Tanjungpinang dan kabupaten lain‎ itu sudah sampai mana sih kemajuannya? Jadi misalnya dibubarkan, berarti nanti cuma ada Pemko dan Pemprov, apa mungkin membangun bisa benar-benar maksimal dengan anggaran yang ada," tutur dia.

Andi berharap pemerintah pusat seharusnya dapat mengevaluasi lebih dulu mengapa kinerja BP Batam menurun. Bukan langsung mengeluarkan pernyataan untuk pembubaran saja.

"Harusnya kan dilihat dulu kenapa turun. Bukan langsung bubarkan," kata Andi. (*)