DPR Bakal Perketat Anggaran KPK. Ini Alasannya

Pengamat hukum dan tata negara Romli Atmasasmita menilai hak angket bisa memperkuat KPK. Pasalnya salah satu tujuannya memantau anggaran belanja KPK.

DPR Bakal Perketat Anggaran KPK. Ini Alasannya
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah Mahasiswa Banten-Bandung melakukan unjuk rasa mendukung komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik, di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (27/3/2017). Dalam aksinya, mereka menyerukan tuntutan hukum gantung para pelaku korupsi e-KTP, bubarkan partai politik yang terlibat kasus korupsi e-KTP, menolak hak angket DPR, dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya apabila kasus korupsi KTP elektronik tidak terselesaikan. 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk ke badan musyawarah (Bamus) di DPR RI. Isi hak angket salah satunya untuk mengawasi anggaran KPK agar tidak diselewengkan.

Pengamat hukum dan tata negara Romli Atmasasmita menilai hak angket bisa memperkuat KPK. Pasalnya salah satu tujuan untuk memantau anggaran belanja KPK.

"Nah kalau itu bisa, kalau itu boleh, kalau soal anggaran itu di luar proses undang-undang bukan hukum kan," ujar Romli dihubungi wartawan, Rabu (3/5/2017).

Salah satu penggagas KPK itu berharap DPR tegas ingin membahas anggaran melalui hak angket. Pasalnya saat ini isu yang ditonjolkan hanya untuk membuka BAP Miryam S. Haryani terkait kasus KTP elektronik.

Baca: Di Jakarta, Rumah dengan Harga di Bawah Rp 2 Miliar Bakal Gratis PBB

Baca: WOW. 24.000 Netizen Teken Petisi Lawan Hak Angket KPK

Baca: Dua Artis Ini Bakal Bersaksi saat Sidang Mantan menkes Siti Fadilah Supari

"Harusnya dari awal DPR ngomong hak angket ini ditunjukkan kepada dugaan penyelewengan anggaran jelas yah," kata Romli.

Romli menambahkan hak angket hanya terkait kepatuhan terhadap undang-undang. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Romli, bisa membantu pemeriksaan kepatuhan KPK terhadap undang-undang salah satu kinerja keuangan.

"Nah jadi jelas hak angket ini disampaikan untuk menilai kepatuhan KPK terhadap undang-undang itu," kata Romli. (*)

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help