Ada 6 Titik Lokasi Labuh Jangkar Jatah Pemprov Kepri, Ini Detail Lokasinya!

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Gubernur Kepri belum memberikan kepastian mengenai pengelolaan ruang laut khususnya jasa labuh jangkar yang akan diambil alih oleh Pemprov Kepri dari BP Batam dan Kemenhub RI.

Baca: Menyayat Hati! Tangisan Bayi Ririn Ekawati Ketika Didekatkan dengan Jenazah Sang Ayah

Dia bahkan belum mau menandatangani Paraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang hal-hal teknis seputar pengelolaan ruang laut di beberapa wilayah Kepri tersebut. Padahal draf Pergub tersebut sudah diajukan oleh Dishub Kepri melalui Biro Hukum Pemprov Kepri.

Nurdin mula-mula mengatakan tidak pernah membuat Pergub yang mengatur pengelolaan ruang laut tepatnya jasa labuh jangkar. "Saya tidak pernah membuat Pergub itu," ucap Nurdin ketus sambil masuk ke dalam mobil Inova BP 757 di depan Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (12/6) sore.

Namun, ketika ditegaskan lagi bahwa draf Pergub tersebut sudah diajukan dan bahkan sudah masuk ke Sekretariat Gubernur Kepri, Nurdin malah menjawab kalau draf itu sama sekali belum dibacanya.

Kalaupun draf tersebut sudah dibaca, dia pasti akan menandatanganinya setelah memastikan lokasi-lokasi pengelolaan labuh jangkar itu sudah tercantum secara jelas.

"Saya baru akan menandatangi setelah titik-titik lokasi labuh jangkar itu sudah jelas," ungkap Nurdin singkat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun dari Kabid Kepelabuhanan pada Dishub Kepri, Azis Kasim Djou, ada sekitar enam titik lokasi yang sedang dikelola untuk aktivitas labuh jangkar.

Keenam lokasi tersebut berada di wilayah perairan Batam dan Karimun. Sedangka wilayah perairan Bintan sama sekali tidak terdapat aktivitas labuh jangkar.

Ketika informasi seputar jumlah titik lokasi labuh jangkar itu disampaikan kepadanya, Nurdin justru balik bertanya. "Siapa yang bilang. Kadang-kadang kalian lebih tahu dari saya," ujar mantan bupati Karimun sambil masuk ke mobilnya. (*)