Rizieq Usul Rekonsiliasi, Begini Reaksi Wiranto

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator BIdang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai, tidak tepat jika Rizieq Shihab meminta GNPF-MUI rekonsiliasi dengan pemerintah.

Wiranto mengatakan istilah rekonsiliasi terlalu berat jika digunakan dalam upaya mencari win-win solution atau perdamaian antara GNPF-MUI, yang merupakan kelompok masyarakat, dengan pemerintah.

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah, itu namanya rekonsiliasi," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Baca: Foto Anak DJoko Berseliweran di Medsos, Pegawai BP Batam: Saya Yakin Pak Djoko Bukan ISIS

Baca: Butuh Pekerjaan? Jangan Lewatkan Lowongan Pekerjaan Ini

Baca: KKP Siapkan Tenaga Medis di Pos Pelayanan Kesehatan, Ini Pesan Bagi Pemudik

"Tapi warga negara dengan warga negara lainnya itu enggak ada istilah rekonsiliasi, kurang tepat. Itu saja yang bisa saya tanggapi," tutur Wiranto.

Wiranto mengatakan, Rizieq yang selama ini mewakili GNPF-MUI, memiliki sejumlah upaya hukum yang bisa digunakan, sehingga tidak perlu adanya rekonsiliasi.

"Hukum itu kan ada celah-celah yang dapat dilakukan. Langkah-langkah koordinasi hukum pidana juga ada, hukum perdata juga juga ada. Ada ruang-ruang untuk bagaimana adanya satu kesepakatan yang mengarah pada proses hukum itu sendiri, tapi bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dengan pemerintahnya, kan enggak ada," papar Wiranto. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Wartakota dengan judul: Rizieq Shihab Ajak Pemerintah Rekonsiliasi, Ini Kata Wiranto