Pengurus GNPF-MUI Blak-blakan! Benarkah Dapat Rp 1 Triliun Usai Bertemu Presiden Jokowi?

BATAM. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pertemuan Pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Presiden Joko Widodo, Minggu (25/6/2017), berbuntut kabar tak sedap.

Baca: Curiga Istri Anda Selingkuh? Coba Cek Lewat Ukuran Jarinya. Hasilnya Mengejutkan!

Baca: Digerebek Selingkuh Dengan Polwan di Hotel, Oknum Perwira Polda Ini Dituntut Penjara 3 Bulan!

Tersiar kabar, masing-masing pimpinan organisasi Islam yang bertemu presiden mendapatkan uang masing-masing Rp 1 triliun.

Kabar ini langsung dibantah Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa (27/6/2017).

"Sama sekali saya tidak terima. Ustaz Zaitun dari ormas ulama Islam tidak terima. FPI tidak terima. Muhammadiyah tidak terima. Semuanya (yang bertemu Presiden) tidak terima itu," ujar Bachtiar.

Ia juga menepis tudingan bahwa pertemuan itu untuk membicarakan penyelesaian kasus pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Bachtiar mengatakan, pihaknya tidak meminta Presiden menghentikan kasus hukum Rizieq maupun membicarakan kasus tersebut.

"Tapi kami konsisten mengawal dan membela kasus-kasus yang menimpa ulama dan aktivis," kata dia.

Pimpinan GNPF-MUI juga diisukan bertemu politisi Amien Rais setelah bertemu Presiden Jokowi. Amien Rais dikabarkan tidak setuju atas pertemuan tersebut.

Kabar ini juga dibantah pengurus GNPF-MUI, Muhammad Lutfi Hakim. "Saya tegaskan, pertemuan dengan Amien Rais tidak ada. Kami pun baik-baik saja. Saya sudah berkomunikasi dengan Amien Rais. Saya tanya bagaimana pertemuan kami dengan Presiden, dijawab, bagus sekali," ujar Lutfi.

Pertemuan pimpinan GNPF-MUI dan Jokowi digelar di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta tepat di Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu.

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar melancarkan kritik ke pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Satu di antaranya, melalui berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara sekaligus tim advokasi Kapitra Ampera, serta pengurus lain, Habib Muchsin, serta Muhammad Lutfi Hakim.

Dalam pertemuan itu, presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi

"Silaturahmi ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahim, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun seusai pertemuan. (Kompas.com)