Realisasi Proyek Sering Tersangkut Masalah Lahan, Pemerintah Buat Aturan Baru. Ini Isinya

Dalam Perpres ini diatur tentang ganti rugi berupa uang kerohiman pada masyarakat yang menggarap tanah milik negara maupun BUMN

Realisasi Proyek Sering Tersangkut Masalah Lahan, Pemerintah Buat Aturan Baru. Ini Isinya
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional.

Dalam Perpres ini diatur tentang ganti rugi berupa uang kerohiman pada masyarakat yang menggarap tanah milik negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibangun untuk program strategis. Masyarakat yang mempunyai izin menguasai dan memanfaatkan tanah BUMN paling singkat 10 tahun akan mendapatkan ganti rugi.

Ganti rugi yang diatur dalam perpres ini meliputi biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan pendapatan.

Perpres ini juga mengatur Gubernur daerah yang bersangkutan dengan Program Strategis Nasional (PSN) untuk membentuk tim terpadu di daerah. Tim tersebut bertugas untuk mendata, verifikasi, validasi, memfasilitasi daan merekomendasikan daftar masyarakat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, gubernur menetapkan daftar masyarakat penerima santuan, besaran santuan serta mekanisme dan tata cara pemberian santunan.

Baca: Kaesang Dipolisikan Karena Dua Kata, Begini Komentar Netizen

Baca: Hari Terakhir PPDB di SMAN 1 Batam, Kebanyakan Orangtua Pilih Cabut Berkas

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo belajar dari KEK Mandlika yang sempat tersendat karena lahan, pemerintah mengeluarkan Perpres ini guna mendorong penyelesaian lahan untuk PSN.

Ia mengatakan tujuan PSN merupakan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Untuk itu, penyelesaian sengketa lahan di PSN harus diutamakan ketimbang proyek pemerintah yang lain.

"Jadi kita memilih kebijakan untuk mendorong PSN maka itu segala penyelesaian hambatannya harus dipercepat," kata Wahyu pada KONTAN, Rabu (5/7).

Terpisah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agaraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin mengatakan perpres ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Perpres ini sebagai payung hukum aset instansi negara yang lahannya digarap pihak lain. Ia bilang pelaksaannya teknis pepres ini akan bertumpu pada pemerintah daerah. Ia bilang, pihaknya akan menginventarisir daftar tanahnya. Gubernur masing-masing daerah akan memebuat aturan turunan sebagai petunjuk teknis.

"Nanti yang menentukan datanya gubernur dan tim terpadu, karena mereka yang mengetahui daftar masyarakatnya,"ujarnya. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : Pemerintah atur ganti rugi tanah proyek strategis

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved