TribunBatam/

Korupsi Proyek KTP Elektronik

Ketua KPK: Penetapan Setya Novanto Tersangka Tak Ada Kaitannya dengan Pansus Angket

Pucuk pimpinan KPK ini juga menyatakan bahwa penetapan tersangka pada Setya Novanto tidak serampangan, melainkan sesuai bukti yang dikantongi KPK

Ketua KPK: Penetapan Setya Novanto Tersangka Tak Ada Kaitannya dengan Pansus Angket
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2017). 

Penulis: Theresia Felisiani

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan tersangka baru di kasus korupsi e-KTP.

Tersangka baru itu adalah Ketua Umum Golkar yang saat ini menjabat Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN).

Ditanya pers apakah penetapan tersangka‎ pada Setya Novanto merupakan bentuk perlawanan KPK terhadap Pansus Hak Angket KTP, Ketua KPK Agus Rahardjo membantahnya.

"‎Ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang bekerja," tegas Agus Rahardjo, Senin (17/7/2017).

Baca: BREAKING NEWS: Ketua DPR Setya Novanto Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi eKTP

Pucuk pimpinan KPK ini juga menyatakan bahwa penetapan tersangka pada Setya Novanto tidak serampangan, melainkan sesuai bukti yang dikantongi KPK.

"Pastinya kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan tidak serampangan, pasti kami punya dua alat bukti yang kuat," tambah Agus Rahardjo.

Diketahui, akhirnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus korupsi e-KTP.

Tersangka itu yakni Ketua DPR RI, Setya Novanto ‎yang pada Jumat (14/7/2017) lalu baru saja diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Baca: Usai Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Setya Novanto Pulang Lewat Pintu Belakang Gedung DPR

Pengumuman tersangka baru ini diumumkan langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, ‎Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas penetapan tersangka pada Setya Novanto, Agus menyatakan penyidiknya akan terus bekerja menuntaskan kasus tersebut.

Setya Novanto diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaanya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Atas perbuatannya Setya Novanto dijerat dengan Pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 no 31 th 99 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU no 20 tahun 2002 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help