Hindari Perang Tarif Data, Indosat Ooredoo Usulkan Ada Tarif Batas Bawah

Ada dugaan permintaan penentuan tarif batas bawah ini lantaran operator mulai kehabisan "nafas" setelah perang tarif murah.

Hindari Perang Tarif Data, Indosat Ooredoo Usulkan Ada Tarif Batas Bawah
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indosat mengusulkan pembuatan regulasi yang mengatur ketentuan tarif bawah, sistem pengawasan dan sanksinya. Dengan aturan batas bawah, yield operator akan membaik. Sebab, tekanan persaingan bebas tanpa regulasi yang memadai memaksa operator menjual layanan data dengan tarif di bawah biaya produksi secara terus menerus.

Kondisi ini menyebabkan imbal hasil operator tidak memadai bahkan tekor. Efeknya, kemampuan operator mempertahankan kualitas layanan menurun apalagi memperluas layanan. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengancam keberlangsungan hidup operator.

Ada dugaan permintaan penentuan tarif batas bawah ini lantaran operator mulai kehabisan "nafas" setelah perang tarif murah. Terkait hal tersebut, Alex berdalih, jika penentuan tarif batas bawah agar  layanan tetap prima. "Bukan ngos-ngosan. Akhirnya, yang pertama korban kualitas pelanggan," kilah Alex.

Menanggapi permintaan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan  Informatika Noor Iza mengatakan, pihaknya  sedang membahas usulan tersebut bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

"Arah aturannya akan ke mana, itu semua tergantung kebijakan ketiganya," ujarnya saat dihubungi KONTAN Jumat, (20/7/2017).

Baca: Dua Perusahaan Tutup Usaha dan Hengkang dari Batam. Ini Bidang Usahanya

Baca: Kapolri Kembali Lakukan Mutasi, Pejabat Polda Kepri Ikut Terkena Mutasi

Baca: Novel Baswedan Harus Jaga Emosi Demi Kesehatan Mata. Ini Alasannya

Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi mengakui, secara internal usulan dari Indosat sedang dikaji. BRTI tengah menyusun revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9/2008 tentang tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular.

"Voice dan SMS yang sudah pernah diatur di tahun 2008 akan dikaji ulang," akunya.

Dalam revisi beleid tersebut, tarif untuk layanan data akan diatur menggunakan formula yang terbagi dalam tiga komponen. Yakni, biaya pengeluaran jaringan, biaya  pemasaran dan ritel plus profit margin.

Ketiga komponen ini menjadi acuan operator telekomunikasi menetapkan tarif layanan data komunikasi. Menurut Prihadi, dengan berpatokan pada tiga komponen dalam formula tadi, tarif data komunikasi semestinya tidak bisa dibawah biaya produksi. "Dari situ akan diketahui mana tarif yang sudah melewati batas normal,"  bebernya.

Kelak, setelah beleid tentang data internet ini berlaku, setiap operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia wajib menyerahkan perhitungan biaya produksi sesuai formula tersebut.

BRTI tidak bisa memukul rata dan tidak berwekang menetapkan batas bawah tarif data komunikasi . "Kewenangan BRTI sebatas menetapkan formula," kata Prihadi. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : Perang tarif data memakan korban

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help