Program Jamkesda Karimun yang Biayai Pengobatan 3.000 Warga Terancam Dihapus. Kenapa?
Program Jamkesda Karimun membiayai pengobatan sedikitnya tiga ribu warga kurang mampu di Kabupaten Karimun dengan total anggaran Rp 10 miliar.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Karimun terancam dihapuskan paling lama pada 2019 mendatang.
Itu setelah ada rencana dari pemerintah pusat mengalihkan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karimun, Rachmadi mengatakan pihaknya akan tetap mengusulkan ke DPRD Karimun saat pembahasan APBD Karimun anggaran 2018, November mendatang.
"Ada rencana pemerintah pusat untuk mengalihkan pembiayaan program Jamkesda ke JKN paling lambat 2019 mendatang. Namun begitu, seraya menunggu aturannya, kami masih akan mengusulkan di pembahasan APBD 2018," kata Rachmadi kepada Tribun Batam.
Program Jamkesda Karimun membiayai pengobatan sedikitnya tiga ribu warga kurang mampu di Kabupaten Karimun. Pada APBD 2017, Dinkes Karimun mengusulkan sekitar Rp 10 miliar.
"Namun tak dapat penuh, angka pastinya saya tak hafal, cuman di bawah Rp 10 miliar," katanya.
Baca: Seorang Nelayan Mendadak Jadi Jutawan Setelah Menang Lotere, Sayang Cerita Ini Berakhir Penyesalan
Baca: TRAGIS! Niat Bersandar di Jendela, Kepala Wanita Ini Justru Terjepit Teralis hingga Tewas
Baca: VIRAL! Pernah Hidup Mewah, Kini Mantan Anggota Boyband Ini Pilih Jadi Driver Go-Jek
Baca: Teken Kontrak, Ini Dia Sosok yang Bawa Egy Maulana Vikri Trial ke Real Madrid
Nilai tersebut tidak sepenuhnya akan digunakan untuk pembiayaan tapi juga untuk pembayaran utang ke RSUD Muhammad Sani Karimun.
Program JKN di Karimun khususnya perorangan di BPJS Kesehatan, dikatakan Rachmadi baru diikuti sekitar 54 persen warga Karimun. Rachmadi menyebut faktor tersebut juga mendorong pihanya tetap mengusulkan program Jamkesda di APBD Karimun 2018.
"Tapi kami akan tetap bantu BPJS, karena ini program pemerintah pusat, kami tetap memiliki tanggungjawab moral. Kami akan bantu sosialisasi khususnya di daerah-daerah pulau, itu BPJS Kesehatan belum populer," katanya.
Kadinkes juga sempat menyampaikan hasil rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) 2018 yang dilangsungkan di hotel 21, Tanjungbalai Karimun. Diantaranya operasional dua puskesmas baru di Kecamatan Meral Barat dan Ungar. Diperkirakan sebelum akhir tahun, kedua puskesmas itu sudah selesai dibangun.
Kemudian peningkatan status puskesmas Tanjungbatu, Kundur menjadi RSUD Karimun meski harus didahului upaya menghadirkan puskesmas pengganti.
