Ustaz Abdul Somad Ditolak Masuk ke Hongkong. Ketua MPR Minta Negara Berpihak Pada Rakyat Sendiri

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanangkat bicara mengenai kejadian tidak menyenangkan yang dialami Ustaz Abdul Somad di Hongkong.

Bagi Zulkifli Hasan yang paling mendasar dari kasus Ustadz Somad adalah keberpihakan negara pada rakyatnya.

“Bahwa mencegah adalah hak imigrasi Hongkong, kita hormati. Tapi kita punya perwakilan disana seperti KJRI dan Kementerian Luar Negeri yang bisa meminta penjelasan. Ini bukan soal Ustaz Somad saja, Ini soal keberpihakan negara pada rakyatnya,” tegas Ketua Umum PAN ini.

Baca: Ustaz Abdul Somad Dideportasi dari Hongkong, Ini Klarifikasi darinya

Baca: Inilah 6 Rekor yang Cetak Lionel Messi dalam Laga El Clasico Walau hanya Sumbang 1 Gol

Baca: VIDEO - Kapolda Kepri Beserta Rombongan Tinjau Misa Natal di Batam

Untuk itu Zulkifli Hasan mendesak perlunya penjelasan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok mengenai insiden ini

“Kenapa Ustaz Somad dipulangkan? Karena stigma teroris pada muslim Indonesia? atau karena apa? Penjelasan penting agar kejadian yang sama tidak terulang pada warga negara Indonesia yang lain,”

Zulkifli Hasan menegaskan Hubungan baik Indonesia dan Tiongkok harus dijaga dengan prinsip setara dan saling menghormati

“Dalam posisi sejajar inilah negara melalui Kementerian Luar Negeri bisa meminta penjelasan pada pemerintah Tiongkok. Jangan sampai ada stigma terhadap Indonesia khususnya Ummat Islam,” ujar Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, anggota tim penasehat hukum Ustaz Abdul Somad meminta klarifikasi terhadap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri.

Baca: Netizen Ngaku Merinding Usai Baca Kisah Ustaz Abdul Somad Bertemu Kiai Pujaannya

Upaya ini untuk mengetahui alasan penolakan Ustaz Abdul Somad masuk ke Hongkong.

"Hal ini penting kami lakukan, untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Hongkong itu atas permintaan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah China," kata Kapitra Ampera, Minggu (24/12/2017).

Upaya pendekatan kepada DPR, Polri, dan instansi pemerintah lain juga dilakukan. Pihaknya akan melaporkan hal ini kepada DPR dan instansi lainnya agar Pemerintah Indonesia serius melindungi warga yang melalukan kunjungan ke luar negeri.