Terungkap! Pendiri Partai Hanura Dengar Upaya Kudeta OSO Dirancang Sejak 3 Bulan Lalu

TRIBUNBATAM.ID-Pendiri Partai Hanura, Djafar Badjeber, mempertanyakan konflik internal partai tersebut.

Menurut dia, alasan pemberhentian Oesman Sapta Odang karena disinyalir melanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tidak mendasar.

Baca: Mengejutkan! Inilah Alasan PNS Kantor Pajak Tahun 2018 Gajinya Bisa Tembus Rp 100 Juta Per Bulan!

Baca: Heboh! Puluhan Tahun Lalu Foto dengan Sepeda Pinjaman, Kini Gadis Ini Jadi Artis Termahal Indonesia!

Baca: Mengejutkan! Inilah 4 Manfaat Bercinta di Musim Dingin! Nomor 2 Paling Bikin Penasaran!

Baca: Ehem! Dewi Perssik Posting Foto Ciuman! Caption Fotonya Bikin Netizen Penasaran: Ini Bunyinya!

Apabila OSO memiliki kekurangan dalam memimpin partai, kata dia, momentum yang dipersoalkan tidak tepat dilakukan saat ini.

Hal ini karena Partai Hanura akan menghadapi agenda besar yaitu pilkada, pileg dan pilpres.

"Tampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elit partai. Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu?" tutur Djafar Badjeber, Rabu (17/1/2018).

Apa yang dilakukan kader secara sepihak memecat OSO itu, dinilai Djafar sebagai tindakan provokatif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.

Djafar menyebut, 'orang besar' di balik pemecatan tersebut tak rela melepaskan jabatan ketua umum kepada OSO.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Djafar Badjeber, upaya 'kudeta' sudah dirancang dua sampai dengan tiga bulan lalu.

"Mereka fikir semudah itu merebut kekuasaan ini, sekalipun mereka minta restu kepada 'orang tertentu' juga tidak mungkin mereka berani melawan kalau tidak ada restu. Dari berbagai info dan statemen beberapa orang yakin haqqul yakin bahwa beliau ini masih butuh 'mainan' dan untuk memperbanyak pundi-pundi," kata dia.

Selain itu, dia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto mengambil langkah preventif dengan cara mendorong musyawarah.

Bukan justru menjadi regulator dengan menyatakan masalah tersebut dikembalikan ke AD/ART partai.