Kadisdik Kepri Peringatkan Sekolah dan Komite agar Tidak Main-Main Soal Uang dalam PPDB

Dia mengalamatkan peringatan tidak hanya ke sekolah tetapi juga komite SMA/SMK negeri se-Kepri.

Kadisdik Kepri Peringatkan Sekolah dan Komite agar Tidak Main-Main Soal Uang dalam PPDB
istimewa
Operasi tangkap tangan (OTT) di SMPN 10 Sei Panas, Batam, Sabtu (14/7/2018) malam. 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri Muhammad Dali memperingatkan kepala sekolah dan jajarannya untuk tidak meminta uang dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dia mengalamatkan peringatan tidak hanya ke sekolah tetapi juga komite SMA/SMK negeri se-Kepri.

"Sampai saat ini, kasus itu belum terjadi di tingkat SMA/SMK. Lagi pula kasus pada sebuah SMP di Batam dilakukan oleh komite sekolah," ungkap Dali kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (17/7/2018) pagi.

Baca: BREAKINGNEWS: Tim Saber Pungli Polresta Ciduk Kepala SMPN 10 Batam di Kantor Disdik

Baca: OTT Pungli SMPN 10 Sei Panas. Dua Perempuan Turut Diamankan Tim Saber Pungli Polres Barelang

Baca: Tumpukan Pecahan Rp100 Ribu Berjejer di Rumah Ketua Komite SMPN10 Batam, Diduga Capai Ratusan Juta

Dali sudah mengingatkan semua pihak bahwa penerimaan peserta didik baru ini dipantau oleh KPK RI dan Ombudsman.

Karena itu, apa pun urusannya, mereka diharapkan tidak berbicara soal uang.

Dali sendiri mengkhawatirkan komite sekolah yang mengambil tindakan sendiri berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Komite Sekolah.

Namun, mereka salah menerjemahkan Permendikbud tersebut.

"Di dalam Permendikbud itu diatur tentang tidak ada pungutan. Yang ada hanyalah sumbangan. Itu pun dibagi lagi," ungkap Dali.

Dia melanjutkan, ada sumbangan yang tidak terikat, sumbangan dari donatur dan sumbangan dari MoU dengan perusahaan tertentu.

Kalau pungutan memang sama sekali tidak diperbolehkan.

"Saya berharap, komite jangan terlalu proaktif dalam hal pendanaan. Karena masih ada PP Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pendanaan," tegas Dali.

PP tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi pihak komite dan sekolah.

Kedua belah pihak mesti membahas secara bersama-sama sebelum menghasilkan sebuah keputusan.

Dari keputusan tersebut akan disusun rencana anggaran. Rencana ini pun disusun secara sistematis dengan jadwal yang jelas.

"Jangan pada saat penerimaan peserta didik baru, tiba-tiba dibuat perencanaan untuk sumbangan atau pungutan dan lain-lain," tegas kepala Disdik Kepri ini. (*)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help