Menolak Lepas Niqab, Wanita Ini Didenda Rp2,3 Juta oleh Pemerintah Denmark

Seorang perempuan menjadi warga Denmark pertama yang dikenai sanksi larangan pemakaian niqab di depan umum.

Menolak Lepas Niqab, Wanita Ini Didenda Rp2,3 Juta oleh Pemerintah Denmark
AFP
Para demonstran menentang larangan pemakaian niqab oleh pemerintah Denmark, Rabu (1/8). 

TRIBUNBATAM.id- Seorang perempuan menjadi warga Denmark pertama yang dikenai sanksi larangan pemakaian niqab di depan umum.

Dua hari setelah peraturan tersebut diberlakukan pada Rabu (1/8/2018) lalu, wanita tersebut dikenakan denda.

Niqab adalah penutup kepala yang menutupi bagian wajah, namun masih membiarkan bagian mata terbuka atau biasa disebut juga dengan cadar.

Perempuan berusia 28 tahun itu sebelumnya terlibat perkelahian dengan perempuan lain yang memaksa melepas niqabnya.

Perkelahian terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Horsholm, 25 km sebelah utara Kopenhagen.

Polisi kemudian datang dan setelah meninjau rekaman kamera pemantau atau CCTV, kedua perempuan diberi sanksi karena melanggar ketertiban umum.

Baca: Dinamit Denmark Tak Meledak, Tapi Beruntung, Australia Justru Dikalahkan Peru

Baca: Sempat Pukul Pelaku Pakai Sandal, ini 8 Fakta Turis Denmark Diperkosa di Semak-semak

Baca: Pulau Kecil nan Tandus di Kutub Utara Ini Bawa Kanada-Denmark ke Kancah Perang Paling Sopan

Lebih jauh, berdasarkan keterangan polisi kepada media Denmark, Politiken, mereka juga memberitahu perempuan berburkah tersebut akan dikenai sanksi jika menolak melepas niqabnya.

Lantaran perempuan berburka itu berkeras menolak melepas, polisi lantas mendendanya sebesar 1.000 krone atau sekitar Rp2,3 juta.

Larangan pemakaian burka diberlakukan pada Rabu (1/8) setelah diloloskan parlemen Denmark awal tahun ini.

Aturan itu tidak secara spesifik menyebut burka dan niqab, tapi menyebutkan "siapapun yang memakai kain yang menyembunyikan wajah di depan umum, akan dihukum dengan denda".

Pada Rabu (1/8) malam, sejumlah demonstran yang terdiri dari para perempuan pemakai burka dan niqab  berkumpul di Kopenhagen untuk menentang aturan tersebut.

Lembaga Human Rights Watch mengatakan larangan tersebut "diskriminatif" dan aturan "terkini dalam tren yang membahayakan".

Tahun lalu, Pengadilan HAM Eropa menegakkan aturan serupa di Belgia dengan alasan keserasian komunal mengalahkan hak individu dalam kebebasan beragama. (bbc indonesia)

Editor: Sri Murni
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved