BATAM TERKINI

Dewan Ragu Usulan Pokir Akan Dikerjakan OPD, Ini Alasan Udin Silaloho

Banyak usulan pokir dewan belum dikerjakan. Alasannya sudah tahap pelelangan. Tapi melihat waktu, kita agak pesimis bisa dikerjakan

Dewan Ragu Usulan Pokir Akan Dikerjakan OPD, Ini Alasan Udin Silaloho
TRIBUNBATAM/ARGIANTO DA NUGRAHA
Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Anggota DPRD Kota Batam pesimistis usulan pokok pikiran (pokir) anggota dewan bisa direalisasikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam sebelum 2018 berakhir. Hal ini mengingat waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, ditambah karena faktor cuaca alam yang tak bisa dipastikan.

"Banyak usulan pokir dewan belum dikerjakan. Alasannya sudah tahap pelelangan. Tapi melihat waktu, kita agak pesimis bisa dikerjakan," kata anggota dewan, Udin P Sihaloho, Kamis (23/8/2018).

Meskipun sejumlah OPD meyakini usulan pokir dewan bisa dikerjakan sebelum tahun berganti, pihaknya tetap ragu dengan hal itu. Apalagi saat ini sudah masuk tahapan politik. Sementara pekerjaan pembangunan seperti posyandu, gedung serba guna, sarana olahraga, dan lainnya, sebagaimana usulan pokir dewan, banyak belum dikerjakan.

"Ini bukan anggaran besar. Oke, Pemko bilang harus dilelang, dengan cara mereka disatukan. Silakan, tapi dikerjakan," ujarnya.

Sebelumnya, Udin mengatakan dari DPRD dan Pemko Batam sudah punya kesepakatan. Kalau pokir dewan dan program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dari Pemko Batam akan dikerjakan, berbarengan.

"Lucunya, PIK yang menggunakan anggaran Rp 1,2 miliar per kelurahan dikerjakan, pokir tidak," kata Udin.

Jika pokir anggota dewan ini masih tertunda, ia ragu akan ada pembahasan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan dengan Pemko Batam nantinya. Lantaran sejumlah anggota dewan banyak yang sudah patah semangat.

"Kalau usulan ini tak dikerjakan, kemungkinan Banggar (Badan Anggaran) akan melewatkan perubahan anggaran. Jadi kembali ke anggaran murni," ujarnya.

"Kita lihatlah bagaimana nantinya. Yang jelas kawan-kawan di Banggar sudah mewanti-wanti hal ini," sambung Udin.

Adapun usulan pokir dewan di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperakimtan), seperti pembuatan jalan lingkungan, saluran drainase, batu miring, dan beberapa lainnya. Di Dinas Kesehatan (Dinkes), seperti pembangunan posyandu.

"Di 2017 pembangunan posyandu ini pernah ditetapkan di KUA-PPAS. Tapi tidak ada pembangunan sama sekali, asli tertunda. Di kita ada seperti kewajiban, apa yang tertunda di 2017 wajib dilakukan di 2018. Kalau tertunda lagi di 2018, kita ragu dengan kinerja Kadinkesnya," ujarnya.(wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved