BATAM TERKINI

Diminta Sumbang Gempa saat APBD Defisit, Ini Usul Anggota DPRD Batam

Kemendagri memfasilitasi seluruh provinsi di Indonesia untuk memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, NTB.

Diminta Sumbang Gempa saat APBD Defisit, Ini Usul Anggota DPRD Batam
WARTAKOTA
Warga kota Mataram, Lombok, masih takut untuk pulang ke rumah mereka lantaran gempa susulan masih menghantui mereka, Senin (20/8/2018). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kemendagri memfasilitasi seluruh provinsi di Indonesia untuk memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Termasuk provinsi Kepri dan kota Batam khususnya.

Jika tak ada anggaran, pemerintah dibenarkan menggunakan pos anggaran tak terduga.

"Memang kita setiap tahun ada menganggarkan untuk bencana alam ini," ujar Anggota Banggar DPRD kota Batam Udin P Sihaloho, Kamis (23/8/2018).

Sayangnya, dengan kondisi anggaran Pemko Batam sedang defisit saat ini, sangat tak memungkinkan untuk mengeluarkan anggaran tersebut.

Baca: Perusahaan Ini Butuh Karyawan Wanita, Ratusan Pencari Kerja Padati Aula Batamindo

Baca: BISA DICOBA! 3 Kebiasaan Mudah di Pagi Hari Untuk Buang Racun Tubuh

Baca: Urus Akta Lahir Gratis Bisa di Polsek Batuaji. Cek Apa Saja Syaratnya!

Menurutnya mungkin cara yang lebih efektif tanpa mengganggu keuangan dengan cara mengumpulkan langsung uang dari pejabat eselon hingga anggota DPRD.

"Apalagi sesuai surat edaran tersebut tidak ditentukan besaran sumbangan yang harus diberikan oleh daerah," katanya.

Ia menambahkan terkait bantuan ini, Gubernur Kepri atau Wali Kota Batam bisa saja mengeluarkan surat edaran ini.

Apakah itu dikumpulkan di tingkat provinsi atau cukup dari kota Batam, bisa disepakati bersama. Anggaran yang dikumpulkan inilah nantinya disatukan dan dikirim ke Lombok.

"Misalnya diambil dari APBD saya tidak yakin, karena untuk 2018 saja kita defisit Rp 268 miliar. Belum lagi tahun 2019 kita diwajibkan membayar tunda bayar tahun kemarin (2017)," paparnya

Apabila seluruh pejabat eselon dan anggota DPRD se-Kepri ikut menyumbang, tentu uang yang akan terkumpul cukup besar.

Meskipun tidak ditentukan berapa besarnya, namun bantuan yang diberikan harus masuk akal.

Ia menegaskan, dalam memberikan bantuan tidak mengatasnamakan partai atau kelompok tertentu.

"Apalagi kita lihat sama-sama kita tahu, ini merupakan tahun politik. Kalau bisa waktu beri bantuan jangan bawa nama partai. Artinya kebersamaan kita ASN dan dewan dari Provinsi Kepri dan kota Batam," tuturnya. (*)

*Baca Berita Terkait di Tribun Batam edisi Jumat 24 Agustus 2018

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved