Penasihat Hukum M Nasihan Cium Banyak Keganjilan

Dalam perkara ini terdapat kesalahan pemahaman dari penyidik mengenai pemaknaan keuangan negara.

Penasihat Hukum M Nasihan Cium Banyak Keganjilan
TRIBUNBATAM/WAHIB WAFA
Nasihhan (baju biru) menyalami Jaksa Andre Antonius 

TRIBUNBATAM.Id, BATAM - Terdakwa M Nasihan, pengacara dari PT BAJ terkait dengan asuransi PNS dan tenaga kerja honorer Pemko Batam, akan menjalani sidang lanjutan Senin (27/08/2018) ini dengan agenda pembelaan atas tuntutan jaksa. Sidang akan digelar di PN Tanjungpinang dengan Majelis hakim yang diketuai oleh Corpioner SH.MH.

Tim pengacara M Nasihan sendiri menyatakan ada yang ganjil mengenai penanganan perkara tersebut. Ia bahkan heran dengan tuntuan jaksa yang secara keseluruhan sampai 18 tahun. Ia bahkan menyebut sebagai tuntutan tertinggi yang pernah ada di Kepri.

Baca: Sidang Perdana Korupsi PT BAJ Dengan Terdakwa Nasihan, Ini Dakwaan Jaksa Kejati!

Baca: Dituntut 12 Tahun dan Ganti Rugi Rp 55 Miliar, Begini Reaksi Nasihan

Baca: Kasus Asuransi Pegawai Pemko Batam, Kejati Akan Panggil Anak Nasihan

“Dalam persidangan Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg itu, telah ditemukan fakta persidangan bahwa ada penyimpangan penerapan hukum, serta ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kejanggalan dan kekeliruan dalam proses hukum. Di antaranya penerapan hukum yang seharusnya ditempuh melalui proses perdata yang kemudian dipaksakan secara pidana,” kata Heri Perdana Tarigan SH CLA dan Prasetyo Utomo, mewakili tim kuasa hukum Nasihan kepada Tribun, Minggu (26/08/2018).

Tim penasihat Nasihan sendiri antara lain terdiri dari DR Sudiman Sidabukke SH, Mhum, Hematang Septinus SH, M Pilipus Tarigan SH, MH, Heri Perdana Tarigan SH, CLA dan Prasetyo Utomo SH.

Dengan demikian, menurutnya prosesnya keluar dari kaidah penerapan hukum pidana yang seharusnya ultimum remedium menjadi premium remedium.
Dijelaskannya, perkara pokok dalam hal ini adalah perkara perdata mengenai sengketa perdata antara PT BAJ dengan Pemko Batam, yang bersumber dari perjanjian yang prosesnya akan selesai setelah adanya eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK). Namun sampai saat ini eksekusi putusan belum pernah dilaksanakan. Bahkan salinan putusan PK belum pernah diterima oleh terdakwa.

Tim Pengacara Nasihan sendiri memaparkan, menurut penjelasan ahli Yahya Harahap, yang juga mantan hakim agung yang dihadirkan di persidangan, disebutkan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Sebab persoalan bersumber dari perjanjian yang tidak dipenuhi, sehingga perkara tersebut adalah perdata murni yang masuk dalam kategori wanprestasi. Ketentuan tersebut secara jelas diatur berdasarkan Pasal 197 HIR.

“Dalam perkara ini terdapat kesalahan pemahaman dari penyidik mengenai pemaknaan keuangan negara. Karena perkara ini terkait asuransi yang dipotong dari gaji PNS dan Tenaga Kerja Honorer Pemko Batam secara perorangan, bukan dari uang daerah atau negara, sehingga tidak terdapat kerugian negara, karena tidak ada uang negara dalam perkara ini,” tambahnya.

Dikatakan lebih lanjut, hal ini juga diuraikan oleh ahli keuangan negara dari Universitas Indonesia Dr Dian Puji Simatupang, S.H., M.H yang dihadirkan dalam persidangan. Dikatakan penyidik juga tidak memperhatikan kedudukan hukum PT BAJ yang modalnya adalah modal swasta dan tidak pernah menerima masukan modal yang bersumber dari APBD/APBN.

“Sehingga bagaimana bisa, ada persoalan tindak pidana korupsi, sedangkan uangnya adalah uang yang secara kepemilikan dan pengelolaan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas,” kata Heri.

Selain itu, klaim asuransi tidak melalui Pemda, melainkan langsung dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.(*)

Penulis: Purwoko
Editor: Purwoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help