BATAM TERKINI

Gratis Parkir Drop Out Berubah Jadi Biaya Parkir Sepeda, Udin Tuding Ada Permainan Oknum

Pembahasan Ranperda Parkir yang sudah masuk pembahasan akhir menuai protes dari Sekretaris Pansus Ranperda Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho.

Gratis Parkir Drop Out Berubah Jadi Biaya Parkir Sepeda, Udin Tuding Ada Permainan Oknum
IST
Ilustrasi Juru parkir 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dalam pembahasan yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Parkir, terdapat pasal 20 ayat D tertulis peraturan tentang drop off yaitu, membebaskan biaya parkir bagi kendaraan di bawah 15 menit alias gratis.

Sayangnya ada oknum atau pihak yang mengubah pasal tentang drop out yang tertuang dalam Ranperda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam ini.

Terakhir Ranperda Parkir kota Batam yang sudah diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi tiba-tiba berubah.

"Berarti ada oknum yang mencoba bermain dan mengubahnya," ujar Sekretaris Pansus Ranperda Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho, Selasa (28/8/2018).

Baca: VIRAL! Tiga Oknum Polisi Selfie di Atas Bangkai Hiu Tuai Kecaman, Ini Tindakan Polri

Baca: OTT di Medan, KPK Amankan 8 Orang, Ada Hakim & Panitera. Basaria: Kami Amankan Uang Dolar Singapura

Baca: Penggemar Berat, Pria Ini Rela Rogoh Belasan Juta Demi Miliki OOTD ala Jokowi

Namun, kata Udin, ketika menerima hasil evaluasi dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun pasal 20 ayat D malah berubah menjadi biaya parkir yang dikenakan bagi sepeda.

Saat pengendara memasuki tempat yang sudah ditentukan sepetri mal, bandara dan lainnya.

Diakuinya pihaknya memiliki dan menyimpan semua dokumen saat pembahasan dilakukan oleh Pansus selama tiga bulan di tahun 2017.

Di mana didalam dokumen tersebut, tidak ada sama sekali disinggung tentang kewajiban sepeda membayar parkir.

"Jujur saja, saya masih simpan hasil pembahasan seperti hardcopy dan rekaman serta lainnya. Tidak ada satupun yang nyatakan pasal drop out diganti dengan sepeda," katanya dengan suara meninggi.

Ironisnya, Ranperda tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah bisa diterapkan secepatnya untuk meningkatkan pendapatan ke kas daerah.

"Sekarang tidak ada lagi pembahasan. Ini sudah final. Kalau ada yang masih bertanya soal dasar hukum (drop out), seharusnya dari pembahasan awal, bukan sekarang," tutur Udin. (*)

*Baca Berita Terkait di Tribun Batam edisi Rabu 29 Agustus 2018

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help