Hampir Seluruh Anggota DPRD Kota Malang Ditahan, Ini Saran KPK

Banyaknya anggota DPRD hingga kepala daerah dan pejabat pemda yang terlibat dalam kasus korupsi bukan hanya terjadi di Kota Malang

Hampir Seluruh Anggota DPRD Kota Malang Ditahan, Ini Saran KPK
Tribunnews/Herudin
Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan 

TRIBUNBATAM.id - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyarankan agar dilakukan pergantian terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

Hal ini dilakukan mengingat hampir seluruh anggota Wakil Rakyat Kota Malang yang menjadi tersangka dan ditahan.

"Kita harapkan karena ini sudah menjadi tersangka idealnya sih masing-masing partai mungkin harus menyiapkan PAW (Pergantian Antar-waktu). Tapi itu tidak urusan kami, tidak menjadi kewenangan dari KPK," ujar Basaria.

Banyaknya anggota DPRD hingga kepala daerah dan pejabat pemda yang terlibat dalam kasus korupsi bukan hanya terjadi di Kota Malang. Sebelumnya, KPK juga menggarap korupsi massal yang terjadi di Sumatera Utara dan Riau.

KPK menyidik kasus suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada pimpinan dan anggota DRPD Sumut periode 2009-2014.

Sebanyak 50 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi tersangka penerima suap dari Gatot Pujo Nugroho terkait 'uang ketok' untuk memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 hingga 2015 dan terkait terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Sebagian anggota DRPD Sumut tersebut telah menjalani persidangan dan sebagian masih dalam penyidikan di KPK.

Pada 2012, KPK juga menetapkan 15 tersangka dalam kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON 2012. KPK awalnya menetapkan 4 tersangka, yakni M Faizal Azwan, M Dunir, Eka Darma Putra, serta Rahmat Syaputra.

Jumlah itu kemudian bertambah dengan tiga tersangka baru, di antaranya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Lukman Abbas dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Taufan Andoso Yakin. Pada 13 Juli 2012, Wakil Ketua KPK saat itu, Bambang Widjodjanto, mengungkapkan KPK kembali menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan PON Riau.

Ketujuhnya merupakan anggota DPRD Riau saat itu, yakni Abubakar Siddik, Adrian Ali, Turoechan Asyari, Zulfan Heri, Tengku Muhazza, Syarif Hidayat, dan Roem Zein. Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal, juga dijerat KPK. (*)

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help