Anambas Terkini

Bupati Minta Masyarakat Anambas Tidak Memvonis. Beberapa Bulan Lalu Ada Desas-Desus

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris meminta masyarakat untuk sama-sama memantau aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Anambas

Bupati Minta Masyarakat Anambas Tidak Memvonis. Beberapa Bulan Lalu Ada Desas-Desus
tribunbatam/septyan mulia rohman
Ilustrasi. Bupati Anambas saat safari Ramadan 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris meminta masyarakat untuk sama-sama memantau aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Anambas.

Ia pun juga meminta kepada masyarakat untuk lebih cermat dan teliti dalam melihat suatu aliran kepercayaan.

Baca: Ini Permintaan Bupati Terkait Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di Anambas

Baca: Siaga Layanan Kesehatan Selama Lebaran, Bupati Anambas Tidak Izinkan Petugas Kesehatan Cuti!

Baca: Heboh! Kebijakan THR Bupati Anambas Bikin PTT Serba Salah! Ini Pemicunya!

"Alhamdulillah di Anambas ini saya kira mudah-mudahan terjaga dengan baik dan terjamin. Memang beberapa bulan yang lalu, ada desas desus. Namun perlu didalami. ‎Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya jangan langsung mudah memvonis. Kita juga berharap, agar lembaga yang ada di Anambas ini juga bisa saling menjaga," ujarnya, Senin (17/9/2018).

Dalam penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan ‎pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan di salahsatu aula tempat penginapan yang ada di Tarempa, ‎pihaknya pun mendukung adanya kegiatan yang dilakukan secara kontinu setiap tahunnya itu. Melibatkan seluruh elemen dan organisasi, hal ini diakuinya merupakan salahsatu langkah untuk memantau serta membina termasuk melihat sejauh mana keadaan situasi yang terjdi maupun yang akan terjadi di Anambas ini.

Data yang ada mencatat, terdapat setidaknya 833 aliran keprrcayaan dan 21 aliran keagamaan yang tersebar di Indonesia. Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan pun, secara ringkas telah diatur dalam UUD 1945 di pasal 29 ayat 2. ‎

Meski Negara menjamin Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini, namun terdapat sejumlah batasan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi termasuk menghindari kegiatan yang menjurus tindak pidana, penodaan terhadap agama, termasuk mengganggu ketertiban umum.

"Yang dilarang itu yang menyimpang dari kepecayaan dan agamanya. Di sisi lain Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Jangan sampai disalahartikan.‎ Negara sebagai negara hukum menjamin kebebasan. Namun bukan dalam arti bebas sebebas-bebasnya. Bayangkan suatu daerah yang tidak ada hukum positif, hanya hukum rimba,"‎ ungkapnya.

‎Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Muhammad Bayanullah, SH ‎mengatakan, kegiatan yang rutin serta wajib dilaksanakan setiap tahunnya itu dilakukan sebagai bentuk imbauan kembali ke masyarakat Anambas. Kejaksaan dalam hal memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang kejaksaan.

"Ini sebagai salahsatu langkah kami untuk kembali mengimbau ke masyarakat, khususnya mengenai aliran kepercayaan," ungkapnya.(*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved