Sudah Dua Perda Parkir Berlaku, Dinas Perhubungan Sudah Menderek 37 Sepeda Motor, dan 17 Mobil

Derek kendaraan yang melanggar aturan di Kota Batam terkait pemberlakukan Perda No.3 Tahun 2018 masih menemukan banyak pelanggaran

Sudah Dua Perda Parkir Berlaku, Dinas Perhubungan Sudah Menderek 37 Sepeda Motor, dan 17 Mobil
TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Petugas Dinas Perhubungan mengangkut satu unit sepeda motor di Batam Centre, Senin (1/10/2018) 

TRIBUNBATAM.id BATAM - Derek kendaraan yang melanggar aturan di Kota Batam terkait pemberlakukan Perda No.3 Tahun 2018 masih menemukan banyak pelanggaran.

Dalam dua hari sejak diberlakukan, petugas Dinas Perhubungan Kota Batam masih panen kendaraan.

Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Batam Edward Purba mengatakan, setidaknya sejak hari pertama hingga saat ini terhitung 37 kendaraan roda dua yang dan 17 kendaraan roda empat yang diamankan.

Baca: Perda Parkir 2018 - Sukaryo: Jika Helm Hilang Dalam Kawasan Parkir, Jadi Tanggungjawab Pengelola

Baca: Aturan Parkir Drop Off Masih Dilanggar, Jeffri : Harusnya Begitu Ketok Palu Langsung Sosialiasasi

Baca: Kendaraan Anda Diderek Dinas Perhubungan Kota Batam Terkait Parkir? Ini yang Harus Anda Lakukan

"Lumayan banyak juga. Roda dua dan roda empat. Itu data sejak kemarin. Kita malam ini akan melakukan kegiatan lagi," sebut Edward saat dikonfirmasi, Selasa (2/10/2018) malam.

Dari 37 kendaraan roda dua, setidaknya sudah 25 kendaraan sudah ditebus pemiliknya dengan cara membayar denda ke Bank Riau Kepri.

Sementara untuk kendaraan roda empat semuanya sudah diambil.

Adanya peraturan baru parkir derek ini memang perlu diacungi jempol.

Setidaknya masyarakat nantinya akan sadar dan lebih tertib. Namun ada beberapa masyarakat yang mulai mempertanyakan terkait derek tersebut.

Untuk diketahui, biaya derek itu dibebankan kepada orang yang melanggar aturan. Padahal penertiban sendiri menjadi tugas pihak Dishub.

Menanggapi hal tersebut, menurut Edward, Perda No 3 Tahun 2018 ini sebenarnya mengadopsi perda dari DKI Jakarta. Dan di tingka Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kepri juga audah dibahas secata bertahap.

"Kita sudah lakukan pembahasan secara bertahap terkait kasus ini. Dan ini hasilnya," sebutnya.

Edward menyebutkan, jika masyarakat tidak ingin dikenakan biaya semahal itu jangan lenggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Kalau nggak mau keluar uang jangan melanggar. Bahasa sederhananya kan seperti itu," katanya.(koe)

Penulis: Eko Setiawan
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved