Terkait Adanya Usulan Penundaan Perda Pajak, Begini Kata DPRD Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto angkat suara terkait surat rekomendasi penundaan pelaksanaan pajak dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Menurutnya, permohonan tersebut tidak serta merta bisa langsung diterima. 

"Surat Pemko itu bukan menyampaikan ke DPRD supaya pajak ditunda, tapi hanya meminta rekomendasi. Kami menelaah dulu. Kita posisi berada di tengah tidak condong ke pemerintah dan tidak pengusaha untuk melihat sisi itu," ujar Nuryanto, Kamis (4/10/2018).

Saat ini, kata Nuryanto, panitia khusus (pansus) parkir sudah melakukan kajian-kajian dalam melakukan pembahasan dengan mengundang asosiasi pengusaha hiburan.

Baca: Kendaraan Hilang Atau Rusak di Tempat Parkir Dapat Ganti Rugi, Simak Aturannya!

Baca: Sudah Dua Perda Parkir Berlaku, Dinas Perhubungan Sudah Menderek 37 Sepeda Motor, dan 17 Mobil

Baca: Gunung Gamalama di Ternate Meletus, Asap Putih Membumbung Setinggi 250 Meter

Keputusan yang telah disepakati dalam pembahasan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

"Kita ada batas maksimal, sudah kita kurangi dari batas maksimal," ujar fraksi PDI-P yang sering disapa Cak Nur ini.

Cak Nur melanjutkan berdasarkan aturannya, jika ingin melakukan merevisi Perda nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah tersebut, hanya bisa dilakukan dua tahun setelah regulasi tersebut disahkan. Tak bisa langsung dilaksanakan.

"Kita sudah minta evaluasi kepada komisi 2 dan sekaligus meminta pendapat Bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah)," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD kota Batam, Sallon Simatupang mengatakan, Perda Pajak Daerah tidak bisa dibatalkan karena sudah melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hingga September, realisasi pajak hiburan sudah mencapai 76 persen dari target yang sudah disepakati sebesar 75 persen.

"Berarti pencapaian tersebut cukup menggembirakan dan akan terus bertambah hingga menjelang akhir tahun," katanya. (*)