Perda Pajak Daerah Tidak Bisa Dibatalkan. Nuryanto : Bukan Tunda, Tapi Rekomendasi

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Perihal adanya surat rekomendasi penundaan pelaksanaan pajak dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menegaskan, permohonan tersebut tidak serta merta langsung diterima. Namun yang jelas permintaan Pemko sudah dikurangi.

"Surat Pemko itu bukan menyampaikan ke DPRD supaya pajak ditunda, tapi hanya meminta rekomendasi. Kami menelaah dulu. Kita posisi berada di tengah tidak condong ke pemerintah tidak pengusaha untuk melihat sisi itu," ujar Nuryanto, Jumat (5/10/2018).

Saat ini, kata Nuryanto, panitia khusus (pansus) parkir sudah melakukan kajian-kajian dalam melakukan pembahasan dengan mengundang asosiasi pengusaha hiburan. Keputusan yang telah disepakati dalam pembahasan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

"Kita ada batas maksimal, sudah kita kurangi dari batas maksimal," ujar fraksi PDI-P yang sering disapa Cak Nur ini.

Cak Nur menyebutkan berdasarkan aturannya, jika ingin melakukan revisi Perda nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah tersebut, hanya bisa dilakukan dua tahun setelah regulasi tersebut disahkan. Tak bisa langsung dilaksanakan.

"Kita sudah minta evaluasi kepada komisi 2 dan sekaligus meminta pendapat Bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah)," tuturnya.

Baca: Suami Meninggal Dunia, Istri Pedagang Ini Dapat Warisan dari Program BPJS Ketenagakerjaan

Baca: Tagihan Listrik Rp 18 Juta, Keluarga Ini Salahkan Kucing Mereka

Baca: Ternyata Larutan Air Garam Banyak Manfaatnya. Ini 5 Penyakit yang Bisa Diatasi Pakai Air Garam

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Sallon Simatupang mengatakan, Perda Pajak Daerah tidak bisa dibatalkan karena sudah melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hingga September, realisasi pajak hiburan sudah mencapai 76 persen dari target yang sudah disepakati sebesar 75 persen.

"Berarti pencapaian tersebut cukup menggembirakan dan akan terus bertambah hingga menjelang akhir tahun," katanya.(rus)