OJK Beri Perlakuan Khusus Bagi Nasabah Korban Gempa Donggala

Kebijakan tersebut bertujuan membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

OJK Beri Perlakuan Khusus Bagi Nasabah Korban Gempa Donggala
KONTAN
Otoritas Jasa Keuangan 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada, Selasa (9/10/2018) kemarin di Bali.

Kebijakan tersebut bertujuan membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Baca: Hadirkan 66 Universitas Swasta, Siswa SMA Yos Sudarso Bisa Pilih Kampus Dalam Atau Luar Negeri

Baca: Harga Sayuran di Batam Turun, Tapi Harga Sejumlah Bahan Makanan Ini Justru Naik

Baca: Kasus Hilangnya Velg Jalan Ditempat, Begini Penjelasan Pihak Polisi

Perlakuan khusus diberikan untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan syariah, restrukturisasi, dan atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data sementara yang diterima OJK, terdapat 13.233 debitur di enam cabang Bank Umum Konvensional yang terdampak bencana alam dengan total baki debet kredit sebesar Rp1,6 triliun.

Sementara data dari BPD Sulteng, cabang bank umum, BPR dan perusahaan IKNB masih dalam proses pengumpulan lebih lanjut.

Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam Keputusan Dewan Komisioner dan akan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Meliputi hal-hal sebagai berikut, pertama yaitu penilaian Kualitas Kredit yang terdiri dari
penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga.

Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. (*)

*Baca berita terkait di Tribun Batam edisi Jumat 12 Oktober 2018

Penulis: Anne Maria
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help