KARIMUN TERKINI

72 Orang Gila Masuk Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. Cara Coblos? Ini Kata KPU Karimun

Warga penderita gangguan jiwa memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 bukan isu, candaan atau sekedar guyonan belaka

72 Orang Gila Masuk Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. Cara Coblos? Ini Kata KPU Karimun
RACHTA YAHYA
Lima Komisioner KPU Kabupaten Karimun menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP2 di Hotel Alishan, Karimun, Senin (10/12/2018). Sebanyak 72 orang dengan gangguan jiwa dinyatakan masuk daftar pemilih tetap Pemilu 2019. TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN – Warga penderita gangguan jiwa memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 bukan isu, candaan atau sekedar guyonan belaka.

Hal itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun secara resmi memasukkan sebanyak 72 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Itu setelah KPU Kabupaten Karimun menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) di hotel Alishan, Kapling, Senin (10/12/2018) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

“ODGJ yang kita masukkan ke dalam DPT yakni 72 orang,” kata Ketua Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Karimun, Mardanus kepada TribunBatam.id, Senin.

Sebanyak 72 ODGJ itu tersebar di sembilan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun.

Baca: KPU Batam Segera Bagikan Alat Peraga Kampanye Pada Peserta Pemilu 2019. Simak Rinciannya!

Baca: Kapan Liga 1 2019 Dimulai? Liga Indonesia Isyaratkan Mulai Usai Pemilu, Ini Daftar Klub Liga 1 2019

Baca: Penyandang Disabilitas Kini Bisa Langsung Coblos Pada Pemilu, KPU Batam Siapkan Alat Bantu Khusus

ODGJ terbanyak berada di kecamatan Kundur Utara sebanyak 17 orang, disusul kecamatan Kundur 12 orang dan Ungar 11 orang.

Sementara terbanyak keempat dan kelima yakni kecamatan Moro dan Karimun masing-masing sebanyak 10 orang.

Sedangkan tiga kecamatan yang minus ODGJ yakni kecamatan Meral, Tebing dan Belat.

Perihal teknis pemberian suara oleh pemilih ODGJ tersebut, dikatakan Mardanus pihaknya belum tahu. Sebaliknya pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat.

Ketika disinggung kemungkinan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengatakan pemilih adalah orang yang sehat jasmani dan rohani atau waras, dan tidak tengah mengalami gangguan jiwa, Mardanus mengatakan pihaknya hanya sebagai eksekutor, perihal kewenangan ada di KPU Pusat.

“Itu teknis ya, kami belum tahu, masih menunggu juknis dari (KPU) pusat. Kami diperintah masukkan ke DPT, ya kami masukkan, kewenangan menolak kami tidak punya,” kata Mardanus. (*)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Rachta Yahya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved