BP Batam Dibubarkan

Darmin Nasution Soal Kabar BP Batam Dibubarkan: Tidak Bubar, Tapi Ketuanya Nanti Dijabat Wali Kota

"Tidak bubar. BP Batam nanti ketuanya akan dirangkap oleh walikota. Kalau bubar, nanti FTZ (free trade zone) di sana siapa yang urus?" lanjut dia.

Darmin Nasution Soal Kabar BP Batam Dibubarkan: Tidak Bubar, Tapi Ketuanya Nanti Dijabat Wali Kota
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad saat mengikuti rakor pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Batam, Jumat (13/4/2018). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan keputusan pemerintah terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Mengutip Kontan.co.id, Kamis (13/12/2018), tidak ada pernyataan bahwa otoritas yang mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang di Batam tersebut akan dibubarkan.

"Kenapa sih orang jadi bilang dibubarkan-dibubarkan? Saya sudah jelaskan baik-baik tadi di Istana," kata Darmin, Rabu (12/12/2018).

Baca: Link Change.org Tentang Petisi Pertahankan BP Batam. Bagaimana Sikapmu?

Baca: Reaksi Gubernur Kepri Nurdin Basirun soal BP Batam Dibubarkan

Baca: BP Batam Dibubarkan, Muhammad Musofa Singgung Masalah UWTO

Darmin mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

"Tapi, BP Batam masih tetap ada," tegas Darmin.

"Tidak bubar. BP Batam nanti ketuanya akan dirangkap oleh walikota. Kalau bubar, nanti FTZ (free trade zone) di sana siapa yang urus?" lanjut dia.

Ia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden menganggap cara tersebut adalah paling efektif untuk menghilangkan dualisme yang terjadi di Batam selama ini.

Sebab, perkembangan ekonomi di BP Batam tak kunjung signifikan.

Seperti yang diketahui, Presiden kemarin menggelar rapat terbatas di Istana yang diikuti oleh para menteri.

Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Wakil Menteri Keuangan Madiasmo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Rapat membahas mengenai perkembangan ekonomi Batam yang berujung pada persoalan BP Batam.

BP Batam selama ini memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang.

Perizinan tersebut di antaranya Perizinan IP plastik dan scrap plastik, perizinan IT-PT, perizinan IT cakram, perizinan IT alat pertanian, perizinan IT garam perizinan impor mesin fotocopy dan printer berwarna, perizinan pemasukan barang modal bukan baru, perizinan bongkar muat pelabuhan khusus, perizinan pelepasan kapal laut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Darmin Nasution Luruskan Kabar soal Pembubaran BP Batam"
Editor: nandrson
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved