Walikota Tak Boleh Rangkap Jabatan, Peleburan BP Batam Disebut Sarat Kepentingan Politis

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut peleburan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam sarat kepentingan politis.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bakal membuka peluang lebih banyak terkait urusan impor barang.

Ia pun menuding pemerintah hanya memikirkan soal uang jika peleburan BP Batam tidak dibatalkan.

Baca: HARI IBU 2018 - Diskon Makan hingga Belanja Online. Simak 4 Promo Khusus Hari Ibu dari Bank BRI

Baca: Rakor Kadin Batam, Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam Bisa Hilangkan Kesan Dualisme

Baca: PENGINAPAN MURAH BATAM - Asrama Haji BP Batam Tawarkan Penginapan Murah. Harga Mulai Rp 250 Ribu

Baca: BP Batam Dilebur ke Pemko - Ketua Partai Hanura Kepri: Sebaiknya Tidak Sekarang, Ekonomi Lagi Sulit

"Banyak kepentingan politik di sana, juga kepentingan pusat dagang. Apalagi urusan impor-impor. Impor itu gampang dapat duitnya," kata Riza dalam diskusi bertajuk "Batam Mau Diapain?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

"Ini juga membuka peluang impor lebih banyak, kok pemerintah sukanya impor melulu," imbuhnya.

Kepentingan politis dijelaskan Riza, karena hal tersebut dinilai melanggar Undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan yang melarang wali kota merangkap jabatan.

"Ada kepentingan lahan yang akan dikuasai kelompok-kelompok tertentu, yaitu pemerintah kotanya sekarang menguasai BP Batam," ujar Riza. (*)

*Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peleburan BP Batam Sarat Kepentingan Politis