BATAM TERKINI

Penjelasan Jadi Rajagukguk Soal Tudingan Kadin Hambat Walikota Sebagai Ex-officio Kepala BP Batam

Ia mengatakan, posisi Kadin Batam terkait Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam hanya untuk mengingatkan, karena tidak punya kepentingan

Penjelasan Jadi Rajagukguk Soal Tudingan Kadin Hambat Walikota Sebagai Ex-officio Kepala BP Batam
TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Banyak beranggapan bahwa Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam menghambat Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk memberika klarifikasi.

Ia mengatakan, posisi Kadin Batam terkait Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam hanya untuk mengingatkan, karena Kadin tidak memiliki kepentingan dalam hal ini.

"Sebenarnya Kadin Batam hanya ingin mengingatkan pemerintah agar tidak melanggar Undang-Undang. Terpenting, Kadin tak ada kepentingan apapun dalam hal ini. Hanya satu saja yang di perjuangkan, sejak dulu sampai sekarang di sekarang, yaitu agar Pemerintah Pusat, jangan membuat Batam seperti bahan mainan antar instansi di pusat," ujar Jadi, Minggu (17/2/2019).

Ia mengatakan, selama ini antara aturan kementerian yang satu dengan yang lainnya tidak pernah harmonis di Batam, contohnya, dari awal Bea Cukai tidak pernah senang dengan Batam.

Hal itu di tetapkan sebabai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

"Bahkan dulu Dirjen Bea Cukai itu mengancam keluar dari Batam karena merasa instansinya tidak di butuhkan lagi di Batam. Maka timbul kompromi, maka di terbitkanlah PP 2 tahun 2009 yang memerankan Bea Cukai mengatur lalu lintas barang dari dan ke serta di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kemudian di ganti lagi dengan PP 10 tahun 2012," katanya.

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Madura United vs Sriwijaya FC di Piala Indonesia, Mulai 19.00 WIB

Link Live Streaming Debat Capres Jokowi vs Prabowo, Minggu, 17 Februari 2019

Hindari Bersihkan Wajah dengan Tisu Basah, Efeknya Iritasi hingga Kecantikan Wajah Menjadi Rusak

Hasil Real Madrid vs Girona, Casemiro Bawa Real Madrid Unggul 1-0 atas Girona di Babak Pertama

Tembus 10 Juta Subscribers, Ria Ricis Janji Berangkatkan Beberapa Fansnya Pergi Umroh

Banyak mereduksi peranan BP dan memperlambat arus barang karena terlalu banyak prosedur hambatannya.

Terbukti hingga saat ini Batam arus barangnya lebih tumit dari pada daerah pabean.

"Padahal Batam itu terpisah dari daerah pabean maka seharusnya tata niaga kepabeanan belum dapat dilakukan, karena barang yang masuk belum kategori impor, dan barang yang keluar juga belum di kategorikan ekspor. Makanya bebas dari pengenaan PPN, PPnBM, dan Cukai,"paparnya.

Jadi melanjutkan inilah yang tidak konsisten dilakukan harusnya BP Batam yang membuat aturan di Pelabuhan, sesuai UU demikian mengaturnya, namun diabaikan. Banyak lagi, aturan yang justru mengelimenasi keberadaan status FTZ/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam itu sendiri.

"Semua itu berdampak langsung kepada kelancaran kegiatan investasi atau pengusaha. Namanya saja Batam itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Prakteknya justru hampir semua lini di persulit, Kadin Batam yakin Presiden RI, tidak semua persis mengetahui ini," paparnya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved