KARIMUN TERKINI

Menuju PN Karimun Bebas Korupsi, Hasil Pengawasan Hakim Dilaporkan ke Pengadilan Tinggi

Kepala PN Kelas II Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Atmoko kepada wartawan mengatakan, meminta dukungan masyarakat luas seperti LSM dan media serta FKPD

Menuju PN Karimun Bebas Korupsi, Hasil Pengawasan Hakim Dilaporkan ke Pengadilan Tinggi
TRIBUNBATAM.id/RACHTA YAHYA
Ketua PN Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Atmoko menandatangani pakta integritas PN Karimun menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) disaksikan Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Kakanwil Khusus DJBC Kepri, Agus Yulianto dan perwakilan FKPD Karimun lainnya, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Tanjungbalai Karimun menggelar acara pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Brikorasi Bersih Melayani (WBBM).

Acara digelar di gedung PN Kelas II Tanjungbalai Karimun, Selasa (5/3). Turut hadir Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Kakanwil Khusus DJBC Kepri, Agus Yulianto.

Kepala PN Kelas II Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Atmoko kepada wartawan mengatakan, meminta dukungan masyarakat luas seperti LSM dan media serta FKPD Karimun.

Menurutnya pencanangan tersebut tidak akan berhasil tanpa support masyarakat. Joko juga mengatakan, pihaknya sangat konsen terhadap pelayanan.

Siti Margareta Nangis Lihat Adegan Andre Aniaya Bocah Rizki : Begitu Cara Kau Ya, Kejam Sekali

Beberapa Akun Instagram Selebriti Diblokir Syahrini, Ini Tanggapan dari Ruben Onsu

Kenalkan Produk Unggulan Mereka, Manajemen Bank BNI Syariah Bersilaturahmi ke Kantor Tribun Batam

Roy Kiyoshi Ngaku Dekat dengan Nyi Roro Kidul, Ungkap Alasan Kenapa Tak Boleh Pakai Baju Hijau

Oleh karenanya jika ada masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan maksimal khususnya oleh staf di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Karimun, bisa melaporkan melalui web PN Karimun atau, SIWAT atau langsung ke Humas.

"Secara bertahap kami akan berikan pelatihan-pelatihan cara menyambut tamu, cara-cara menyelesaikan masalah di PTSP," kata Joko Dwi Atmoko, Selasa.

Joko juga mengatakan setiap bagian di PN Karimun, ada Hakim Pengawas yang mengawasi secara kontinue setiap hari dan hasil pengawasan dikumpulkan dan kemudian dilaporkan ke Pengadilan Tinggi selaku pengawas.

Joko juga sempat memberikan tanggapan perihal banyaknya Hakim tersandung OTT (Operasi Tangkap Tangan) di KPK. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada oknum hakim bersangkutan.

"MA secara umum dan PN Karimun secara khusus, bertekad menjadikan PN Karimun bebas korupsi," tegasnya.

Joko mengatakan pihaknya memiliki kiat sendiri agar Hakim PN Karimun bebas dari aksi suap para pelaku mafia peradilan.

"Setiap minggu sekali, kami kumpul, kami curhat dan saling mengingatkan. Kalau ada kasus menarik perhatian, kami komunikasikan bersama," kata Joko.

Pencanangan PN Karimun menuju WBK dan WBBM tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permen Pan-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyatakan mendukung dan mengapresiasi langkah PN Karimun menuju WBK dan WBBM.

"Semoga dengan adanya tekad untuk bersih dari korupsi dan birokrasi bersih ini, dapat menjamin kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Rafiq. (yah)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved