BESOK, Wapres Jusuf Kalla Datang ke Batam Buka Rakerkonas Apindo ke-29, Ini Agendanya!

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla akan datang ke Batam, Selasa (2/4/2019).

Jusuf Kalla (JK) akan membuka secara resmi Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-29 bertempat di Swissbel Harbour Bay Hotel.

Selain JK, Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution, dan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dakiri rencananya juga akan ikut dalam rombongan wapres.

Adapun tema dalam rakerkornas ini, yakni "Meningkatkan Daya Saing Melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional".

Rakerkonas merupakan pertemuan tahunan Apindo untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha.

Khususnya masalah ketenagakerjaan, hubungan industrial dan perkembangan investasi.

Rakerkonas Apindo juga menjadi amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apindo untuk mengevaluasi dan menyusun kembali program kerja organisasi selama satu tahun mendatang.

• Jokowi Sebut Pertahanan Indonesia Terkuat se-ASEAN: Jangan Dikecilkan, TNI Kita Besar

• Mirip Kasus Duo Semangka, Istri Pengusaha Batam Diberi Minum Lalu Tidur, Saat Bangun Tak Berbusana

• Gaji Untuk Pegawai Dinas Pertanian Raib Dibawa Kabur Pelaku Pecah Kaca, Uang Rp 200 Juta Lenyap

• Kabin Pesawat Jadi Stadion saat Delay. Penumpang Ambil Mikrofon dan Nyanyikan Anthem Klub Sepakbola

• Diperkosa Berkali-kali 3 Kakak Kandungnya, Remaja Ini Dipaksa Bersumpah Tak Akan Mengadu

Kegiatan ini juga menjadi sarana konsultasi dan konsolidasi internal organisasi.

"Dengan adanya rakerkonas ini diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing-masing daerahnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani.

Apindo menyadari, diperlukan sejumlah upaya untuk mencapai hal tersebut.

Di antaranya dengan menjaga dan meningkatkan iklim investasi melalui hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan.

"Dialog sosial dengan pemerintah, para pelaku usaha dan pekerja juga perlu diupayakan. Selain itu, penegakan dan kepastian hukum dan menjamin kebijakan publik yang lebih baik," ujarnya.

Hariyadi juga menyinggung soal reformasi ketenagakerjaan di era revolusi industri 4.0.

Menurutnya, pelaku usaha di berbagai sektor industri dituntut melakukan penyesuaian, sehingga tercapai sasaran efisensi bagi kepastian besaran biaya produksi yang menjadi tolak ukur dunia usaha dan industri.

"Penciptaan efisiensi biaya produksi dan hasil produksi yang berlipat dapat diupayakan melalui pengembangan dan penyegaran industri manufaktur Indonesia yang berbasis ekonomi digital dalam memasuki era Industri 4.0," terang Hariyadi.