Pemindahan Ibu Kota Bikin Jakarta Makin Bersaing dengan Singapura, Simak Alur dan Tahapannya

Pemindahan ibu kota negara menjadi isu seksi jelang pengumuman pemenang Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

BIRO PERS SETKAB
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNBATAM.id - Pemindahan ibu kota negara menjadi isu seksi jelang pengumuman pemenang Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Presiden Joko Widodo memutuskan akan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyakini pemindahan ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meyakini, Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura.

Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen.

Sementara, sektor swasta mendominasi jadi motor penggerak perekonomian Jakarta kali ini.

Soal Infrastruktur hingga Fasilitas, Ini 3 Alasan Jokowi Sebut Kalimantan Timur Layak Jadi Ibu Kota

Jokowi Nilai Bukit Soeharto Kalimantan Timur Jadi Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara

"Selain itu pemerintahan Jakarta akan tetap di Jakarta. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap tinggi karena digerakkan oleh sektor swasta, dan penduduknya yang pindah cuma 1,5 juta orang.

Sementara Jakarta itu penduduknya kan 10,3 juta orang kemudian kalau Jabodetabek itu hampir 25 juta, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," ujar Bambang di Jakarta, Senin, (13/5/2019).

Tak hanya itu, Bambang pun meyakini pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta.

Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP).

Presiden Joko Widodo ditemani sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat daerah Kalimantan Timur, meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019).
Presiden Joko Widodo ditemani sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat daerah Kalimantan Timur, meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di kawasan Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Selasa (7/5/2019). (TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO)

Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan. Bambang menilai, pemindahan ibukota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara.

"Sekarang ini kan (Jakarta) hanya menjadi pusat di Indonesia aja," ujar dia.

Sementara, jika rencana pemindahan ibu kota sudah terealisasi, daerah-daerah yang berada di sekeliling ibu kota baru bisa turut mendapatkan imbas kondisi perekonomian yang lebih baik. Hal tersebut diharapkan juga terjadi di tingkat nasional.

Sebab, lokasi ibu kota baru yang terletak pada kawasan Indonesia bagian tengah membuat rentang kendali pemerintahan yang akan lebih efisien dibandingkan Jakarta yang berlokasi di wilayah Indonesia bagian barat.

Alur pemindahan ibu kota

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved