Hadapi Kemungkinan Terburuk Politik Indonesia Pasca 22 Mei, Jokowi Panggil 2 Mantan Petinggi TNI

Hadapi Kemungkinan Terburuk Politik Indonesia Pasca 22 Mei, Jokowi Panggil 2 Mantan Petinggi TNI

TRIBUNBATAM.id - Pada 22 Mei nanti, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2019.

Belum juga diumumkan, BPN disebut sudah menolak menandatangani hasil KPU.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN), Andre Rosiade mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

• UPDATE Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Kamis (16/5) Pagi Data Masuk 83,93% Suara Jokowi vs Prabowo

• Putri Gusdur, Yenny Wahid Minta Para Elit Tidak Membenturkan Rakyat dan Memprovokasi

• BPN Prabowo-Sandi Tak Akan Tempuh Jalur MK, Bima Arya: Kalau Bukan Hukum Berbicara, Mau Gimana Lagi?

Prabowo mengatakan, selama ini pihak BPN telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Tribunnews.com

Prabowo dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Takut akan berdampak semakin luas, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan segera mengambil tindakan untuk berjaga-jaga menghadapi efek dari situasi politik ini.

Kabarnya, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Ham Wiranto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (14/5).