Menhan dan Wiranto Tolak Permohonan Kivlan Zein yang Satu Ini, Wiranto: Saya Sudah Maafkan, Tapi,

TRIBUNBATAM.id - Permohonan perlindungan hukum yang diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak dikabulkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard Ryacudu menolak surat permohonan perlindungan hukum dari Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang dikirim oleh kuasa hukumnya itu.

Sebelumnya Kivlan Zen telah mengirimkan surat kepada sejumlah tokoh untuk meminta perlindungan hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, Ryamizard mengatakan akan menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

"Saya sih tentang perlindungan itu ya, itu saya serahkan kepada yang memeriksa gitu ya," jelas Ryamizard dikutip TribunWow.com dari CNN Indonesia, Selasa (18/6/2109).

"Saya bilang kalau masalah politik, masalah hukum saya tidak bisa berbuat apa-apa ya."

"Tapi kalau masalah lain saya bisa berbuat apa-apa," sambungnya.

• Ini Tekad Ustaz Haikal Hassan Kalau BPN Prabowo - Sandiaga Menang di MK, Mulia Sekali Tekadnya

• Persib vs Tira-Persikabo, Rahmad Darmawan Sebut Persib Calon Juara Liga 1 2019, Ini Alasannya

• Pengacara TKN Jokowi - Maruf Sangsi Tim Hukum BPN Bisa Buktikan Permohonannya: Gali Kubur Sendiri

• Breaking News: Hanyut Masuk Parit Kemarin Siang, Anak Umur 5 Tahun Ini Ditemukan Subuh Tadi

Simak videonya di sini.

Wiranto Tolak Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga menolak permohonan perlindungan hukum dari Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen.

Dikutip dari Kompas.com, Wiranto mengaku sudah membaca surat yang diajukan Kivlan Zen dan sudah memaafkannya, Senin (17/6/2019).

Meski demikian, Wiranto mengaku tidak bisa mengintervensi jalannya hukum, sehingga menolak permohonan Kivlan Zen.

"Sudah ada, surat sudah masuk ke saya dan barangkali sudah masuk ke Kemenhan," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

"Secara pribadi saya memaafkan. Tetapi sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, tidak mungkin saya mengintervensi hukum," sambungnya.

Wiranto menegaskan bahwa hukum tetap lanjut, dan tidak bisa diintervensi.