Tekan Harga Bapok, Anggota Komisi II Batam: Operasi Pasar Murah Tak Cukup, Bangun Pasar Induk Jodoh

Jaga Stabilitas Harga Bapok DPRD Dukung Pasar Induk Segera Direalisasikan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah harga barang pokok (Bapok) di pasar Kota Batam, Provinsi mengalami kenaikan harga.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Hendra Asman.

Hendra menilai solusi untuk menjaga stabilitas harga dengan hanya mengadakan Sembako murah tidaklah efektif.

"Saya mendukung program Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan mengadakan Sembako murah tapi ini merupakan solusi jangka pendek," ujar Hendra kepada TRIBUNBATAM.id di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (24/6/2019).

DPRD mendukung pemerintah agar segera menyelesaikan Pasar Induk Jodoh, tepatnya pasar yang berada di Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Untuk penyelesaian jangka panjangnya pemerintah harus segera menyelasaikan Pasar Induk," kata Hendra.

• Kios-kios di Simpang Hutatap Batam Bakal Digusur, Pedagang: Kami Cuma Cari Makan, Bukan Cari Kaya

• Satpol PP Mulai Data Kios di Simpang Hutatap Kota Batam, Pedang Resah, Begini Pengakuan Pedagang

Keberadaan Pasar Induk Jodoh, lanjut Hendra, dapat menjadi fasilitas penting yang dapat digunakan untuk mengontrol harga komoditas penting di pasar.

Misalnya, cabai merah, bayam dan kacang panjang yang selama ini selalu menjadi komoditas utama penyumbang inflasi terutama di hari-hari besar antara lain Lebaran dan Natal.

"Sudah jelas keberadaan Pasar Induk Jodoh akan lebih mengefisienkan proses perdagangan bahan pangan.

Petani atau pedagang tidak perlu lagi kesulitan mencari pasar-pasar untuk menjual produknya. Sebaliknya pedagang tidak perlu susah-susah mencari sumber komoditas yang akan dijual di pasar hilir," paparnya.

• BP Batam Akan Revisi Perka Nomor 10, Ini Alasannya

• Mahfud Sebut Bagaimana Debat Hakim Konstitusi Sebelum Putuskan Sengketa Pilpres, Begini Dinamikanya

Diakuinya Pasar Induk Jodoh sangat mendukung dan memudahkan program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemko Batam harus menjembatani pedagang agar bisa memasok kebutuhan pangan dari daerah-daerah penghasil.

Contohnya pemerintah bisa saling koordinasi melalui Dinas UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kota Batam.

"Komunikasi dengan Dinas UKM dan Disprindag di kota penghasil pangan untuk jalin kerja sama yang permanen," katanya. (tribunbatam.id/roma uly sianturi)