Perseturan Wali Kota Tangerang vs Menkumham, Mendagri akan Panggil Wali Kota Tengerang

TRIBUNBATAM.id - Sikap Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah yang menyetop layanan masyarakat di lahan kawasan Kemenkumham di Tangerang dinilai tidak etis.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu. Minimal di pemerintah provinsi," ujar Tjahjo Kumolo.

Ia menambahkan, jika terjadi kesalahpahaman di antara pejabat, semestinya tak diselesaikam secara sepihak.

• Berbuat Mesum di Toilet Masjid, Sepasang Kekasih Ini Langsung Dinikahkan 

• Sidang Voting Rasis Trtump di Kongres Kisruh, Seluruh Demokrat Melawan, 4 Republik Membelot

• Mau Kuliah di Belanda, Simak Pilihan Beasiswa yang Bisa Didapatkan 

• Ayah di Garut Hamili Anak Tiri Berusia 13 Tahun, Pelaku Nyaris Dikeroyok Massa

Terlebih, tutur Tjahjo Kumolo, yang dilakukan Wali Kota Tangerang sejatinya merugikan masyarakat.

Sebab, pemutusan aliran listrik dan air di lokasi tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Ia pun meminta Gubernur Banten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menengahi perseteruan itu.

"Kami menyerahkan kepada Pak Gubernur sebagai atasan langsung. Segera memanggi Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik," ujar Tjahjo Kumolo.

"Orang boleh miskomunikasi sama saya, tapi jangan langsung kantor saya yang mentang-mentang di wilayahnya diputus listriknya, diputus airnya. Ini kan layanan publik. Yang rugi kan bukan saya, tapi masyarakat secara umum. Jadi kurang etis dan kurang elok," lanjut Tjahjo Kumolo.

Berikut kronologi perseteruan antara Yasonna dan Arief R Wismansyah : 

Diawali sindiran Yasonna Laoly kepada Arief

Yasonna Laoly menyindir Arief Wismansyah soal perizinan pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

Sindiran itu diungkapkan saat peresmian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian.