Bertemu Dirjen, Plt Gubernur Kepri Isdianto Ingatkan Janji Jokowi Tentang Jembatan Batam-Bintan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto, kembali mengingatkan pemerintah pusat untuk menunaikan janjinya membangun infrastruktu
TRIBUNBATAM.i, BATAM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto, kembali mengingatkan pemerintah pusat untuk menunaikan janjinya membangun infrastruktur provinsi perbatasan Malaysia dan Singapura ini.
Berseloroh di hadapan pejabat eselon satu dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi, akhir pekan ini, Isdianto meminta agar Presiden Jokowi tak melupakan janji kampanye Jokowi, di Batam, April 2019 lalu.
Menggunakan kata “memohon” adik kandung mendiang Gubernur Kepri Muhammad Sani, mengingatkan kembali keluhan masyarakat Kepri, untuk membangun jembatan yang menghubungkan Batam dan Bintan, sepanjang 6,4 km.
“Jadi tolong Pak Dirjen, kalau sampai di Jakarta, ingatkan lagi janji presiden terpilih untuk bangun Kepri. Kami sangat butuh uluran tangan pemerintah pusat,” kata Isdianto saat mendampingi dirjen meninjau proyek Pembangunan Waduk Sei Gong, di Pulau Galang, Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Jumat (18/7/2019) lalu.
• Kemeriahan Kepri Syahfest di Batam, Ada Harapan Besar Untuk Ekonomi Syariah Kedepannya
• Batam Akan Reklamasi Satu Titik di Kawasan Nongsa, Beralasan Untuk Pariwisata
• VIRAL Pria Asal Padang Nikahi Bule Prancis, Gelar Pesta Pekan Depan, Sebar Undangan Lewat Instagram
• Kondisi Pelabuhan Pengumpan ke Pulau Kecil Rusak Parah, Jauh Beda Dengan Pelabuhan Disebalahnya
Bendungan ini seluas luas 3,5 hektar dengan kapasitas daya tampung air permukaan 11.8 juta M3. Bendungan ini akan jadi alah satu sumber baru air baku warga Batam, dan pembangkit energi.
Pertengahan April 2019 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di kantor PUPR, Jumat (12/4/2019), mengungkapkan rencana membangun jembatan terpanjang di Indonesia, yang menghubungkan Pulau Batan dan Pulau Bintan, pusat pemerintahan provinsi Kepri.
Dia menyebutkan tahap awal proyek ini dimulai tahun 2020 mendatang Jembatan yang rencananyadibangun dengan kisaran biaya Rp 4 triliun hingga Rp5 triliun tersebut digadang-gadang menjadi konstruksi besi terpanjang di Indonesia, mengalahkan Jembatan Surabaya - Madura (5,43 km) di Jawa Timur.
Berbeda dengan Suramadu yang hanya menyambungkan dua daratan, jembatan Batam-Bintan (Babin) akan melewati empat pulau, yaitu Tanjung Taluk, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, dan Lobam.
• Menang Lawan PSIS Semarang, Legenda Persib Bandung Sebut 2 Pemain Ini Punya Peran Besar
• Pemilihan RW di Tanjungriau Batam Bak Pemilihan Presiden, Begini Keseruannya
• Paguyuban Puwnten Lantik Pengurus Periode 2019-2014, Isdianto Berharap Bisa Bersinergi Bangun Batam
Memperkirakan bentuk struktur, tampaknya jembatan Bintan juga akan dibangun tinggi di atas permukaan laut. Pasalnya daerah di sekitar area pembangunan merupakan wilayah pelayaran internasional.
Tinggi konstruksi jembatan sekitar 35 meter diatas permukaan laut. Inilah kenapa megakonstruksi ini, jadi mahal.
Selain megaproyek Jembatan Bintan - Batam, di hadapan pejabat otoritatif bidang infrastruktur itu, Isidanto yang akan menjabat plt Gubernur hingga Februari 2021 ini, juga mengingatkan janji pemerintah pusat membangun ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan pembangunan waduk Busung di Kabupaten Bintan.
Sambil berseloroh dihadapan sekitar 200-an tamu undangan Isdianto mengingatkan Dirjen SDA PUPR tentang budaya Melayu.
Isdianto menyinggung soal “tanjak” atau penutup kepala khas lelaki Melayu, yang bermakna konsisten dan memenuhi janji.
“Kalau sudah mengenakan tanjak yang berarti Pak Hari Prayogi sudah dianggap orang Melayu yang dituakan.
"Jadi Bapak harus bertanggung jawab dalam pembangunan di Kepri,"kata Isdianto, disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Di tempat yang sama Dirjen SDA PUPR Hari Suprayogi, mengatakan pemerintah pusat siap melakukan pembangunan di Kepri.
Namun dia juga berpesan agar pemerintah daerah melakukan gayung bersambut dengan pemerintah pusat."Kalau pemerintah pusat melakukan pembangunan, pemerintah daerah menyiapkan lahan yang akan dibangun,"kata Hari.