Citizen Journalism

Hampir 3 Bulan, Status Hukum Kasus Mobil Mewah Tak Jelas

Status Kasus Mobil Mewah Hingga Kini Belum Jelas

Hampir 3 Bulan, Status Hukum Kasus Mobil Mewah Tak Jelas
Tribunnews Batam / Agus Bagjana
Kasus Mobil Bodong di Batam. Foto saat diparkir di Mapolda Kepri
Ampuan Situmeang, SH.,MH. Praktisi Hukum berdomisili di Batam


TRIBUNNEWSBATAM, BATAM
- Mobil yang pernah di tangkap/diamankan, Bareskrim Mabes Polri, kini sudah dipinjam rawatkan kepada pemiliknya. Namun tidak berarti masalah hukum yang menjadi pokok perkara terkait dengan 104 unit mobil itu sudah selesai. Saat ini belum tahu sejauh mana perkembangan penyidikan atas mobil tersebut, apakah status perkaranya di selidiki atau di sidik, karena tidak ada data yang akurat sebagai dasar untuk menilai dan menentukan status perkara nya.

Mabes Polri dan Direktorat Reskrim Polda Kepri melakukan penangkapan mobil. Beragam data yang di pegang oleh pemilik mobil, ada yang statusnya penyitaan, ada juga yang surat tanda penerimaan. Artinya dari data-data itu dapat di baca bagaimana cara-cara petugas dalam melakukan Penyelidikan dan atau Penyidikan terhadap mobil yang di permasalahkan itu.

Menurut Kapolda Kepri, mobil yang sesungguhnya bermasalah di Batam tidak hanya 104 unit yang sudah di pinjam rawatkan kepada pemiliknya atau yang menguasainya, karena lebih dari 400 unit mobil sesungguhnya, dapat di permasalahkan seperti 104 unit yang pernah di tangkap. Bahkan menurut data yang di kemukakan Samsat (Sistem Administrasi Satu atap) ada kurang lebih 6000 unit mobil dapat di permasalahkan oleh petugas, karena berbagai alasan data yang kurang akurat dengan prosedur yang semestinya. Namun celakanya tidak jelas di Batam ini prosedur yang mana sebenarnya yang dapat di kategorikan ”Semestinya itu”, bahkan lebih celakanya lagi data- data mobil pun bisa raib, entah siapa yang harus bertanggung jawaban.

Selain itu status mobil yang sudah keburu masuk dengan prosedur yang baru sebagai pelaksanaan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam (FTZ), yang membuat para pengusaha pusing karena di segel di tempat penjualannya. Padahal dalam proses penanganan mobil 104 unit yang di permasalahkan itu sudah ada tersangkanya, namun publik selanjutnya tidak di beri tahu kemana akhir dari perkara ini. Apakah di hentikan, atau di lanjutkan perkaranya kepengadilan, karena untuk kepastian hukum bagi semua pihak ada dua cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Pertama, dengan meneruskan perkara ini ke pengadilan untuk kepastian hukum, karena sudah terjadi penyitaan, dan pernah di beritakan, tersangkanya pun sudah ada dan sudah di tahan menurut berita di media. seharusnya ujungnya ke pengadilan, dan seharusnya sudah ada surat pemberitahuan di mulainya penyidikan.

Kedua, di terbitkannya surat penghentian penyidikan, dan akibatnya semua data mobil di kembalikan kepada yang berhak, dan melakukan hal yang perlu menurut hukum, seperti memulihkan harkat dan martabat tersangkanya yang sudah pernah di tahan. Namun tidak berhenti sampai disitu, apa caranya yang harus di lakukan oleh petugas untuk status mobil yang di duga hasil dari suatu tindakan kejahatan di luar wilayah hukum Indonesia, yang berdasarkan red notice sebagai barang yang hilang dan lain sebagainya.

Apakah barang ini di rampas untuk negara, atau di lelang, atau dikembalikan kepada yang berhak, dan bagaimana status dari pembeli yang beretikat baik. Pertanyaan itu semua hanya dapat di jawab dalam suatu Kajian hukum yang di minta oleh yang berkepentingan untuk di gunakan.

Semua pemangku kepentingan tidak boleh lengah dan berdiam diri terhadap masalah ini, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang memakai mobil dan sewaktu-waktu ganti pimpinan, ganti pula kebijakan yang di terapkan. Maka sekarang waktunya untuk duduk sama-sama dalam meja perundingan dan mencari solusi hukum berdasarkan Kajian Hukum yang di buat khusus untuk itu.

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved