Pekerja Pariwisata Tolak Kenaikan Pajak

BATAM, TRIBUN- Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak hiburan tak hanya datang dari pengusaha saja, tapi juga dari Serikat Pekerja Pariwisata. Aspirasi penolakan pajak ini disampaikan para pekerja melalui aksi demo di Kantor Walikota dan DPRD Kota Batam.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (DPC FSP-Par) Kota Batam, Subri Wijarnako dalam orasinya menuntut agar walikota Batam Ahmad Dahlan membatalkan usulan ranperda kenaikan pajak dan retribusi. Karena menurut mereka kenaikan ini akan berdampak pada hengkangnya investor dari Kota Batam.

"Investor akan hengkang karena Batam tidak ada daya tariknya lagi. Karena pajaknya terlalu tinggi," sebut Subri, Rabu (23/2/2011).

Menurutnya rencana Pemko Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menaikkan pajak daerah tidaklah tepat. Karena hal tersebut pada akhirnya akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Akibatnya pengangguran meningkat serta terjadi krisis moral yang meluas," tutur Subri.

Selain itu kenaikan pajak juga bisa menimbulkan biaya siluman sehingga berdampak pada upah pekerja. Serikat Pekerja Pariwisata juga menilai dengan adanya kenaikan pajak dan retribusi ini akan menyebabkan harga pasar tidak terkendali.

"Biaya produksi meningkat, harga merangkak naik, bisa jadi upah pekerja ikut dipangkas," bebernya.

Demonstran juga meminta agar walikota Batam memanggil serikat pekerja dan asosiasi perhotelan untuk membahas upah sektoral perhotelan dan pariwisata 2011 sesuai janji saat kampanye lalu. Mereka juga meminta DPRD Kota Batam agar menolak usulan ranperda kenaikan pajak dan retribusi yang diusulkan walikota Batam.

"Dewan itu harusnya tegas. Ini ada pula yang abstain. Sebagai wakil rakyat harusnya menolak kenaikan pajak karena kenaikan pajak hanya akan menyengsarakan masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov memberikan tanggapan positif bagi para pendemo. Ia katakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan merekomendasikan dan mengajak fraksi lain untuk menolak usulan ranperda tersebut.