Anggota Dewan Berebut Jadi Ketua Pansus

BATAM,TRIBUN - Setelah disetujui untuk dilanjutkan pembahasan lima ranperda dalam pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Batam, kini para anggota dewan mulai melancarkan jurus loby untuk merebut ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tersebut. Mereka mulai melancarkan lobi agar bisa masuk jadi ketua pansus.


Ketua Fraksi Demokrat, Yunus Spi mengatakan dari lima ranperda yang diusulkan  yakni Ranperda pajak-pajak daerah, PBB, Parkir, Kebersihan dan Kepelabuhanan,  pihaknya yang punya anggota 7 orang punya hak mengajukan dua orang untuk  duduk dalam Pansus tersebut.

"Untuk Pansus Ranperda pajak-pajak daerah ini akan kami tempatkan Mesrawati Tampubolon dan Yunus Aceh, karena mereka duduk di Komisi II terkait dengan bidangnya. Untuk ranperda Pajak ini kami akan merebut pimpinan setidaknya menjadi Sekretaris kalau tidak bisa ketua pansus," kata Yunus, Rabu (23/02/2011).


Yunus menyebut kemungkinan dirinya akan duduk di pansus PBB.Alasannya agar tahu terkait dengan kampung Jabi yang hingga kini belum tahu seperti apa perhitungan PBB nya.

"Saya ingin mendalami PBB supaya tahu kondisi kampung Jabi dan
kampung tua lainnya. Seperti apa baru bisa bayar PBB apakah harus punya surat baru bisa bayar atau dengan status kampung tua bisa bayar, saya ingin mempelajarinya," katanya.


Sedangkan terkait dengan Pansus Kepelabuhanan kemungkinan akan diambil Helmi Hemilton, SH dan Pansus Parkir diambil Jahuin Hutajulu SE, sedangkan Pansus Kebersihan akan diambil Augustinus Purba. "Kita akan mengadakan rapat terkait dengan ini," paparnya.


Yunus menyebut sesuai amanat UU, pajak-pajak daerah harus naik. Namun kenaikan itu harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau pusat menyebut naik 20 persen, harus dilihat kondisi didaerah mungkin naik tapi dibawah itu, tidak harus 20 persen sesuai patokan UU.


Ketua Fraksi Golkar, Asmin Patros mengatakan mereka akan mengadakan rapat Senin depan. "Saya belum tahu siapa yang akan ditugaskan untuk pansus pajak. Kita masih harus mengadakan rapat. Kalau saya ditugaskan fraksi tentu saya siap dan kami akan selektif harus bisa memberikan warna dalam pansus, jadi tidak asal
menempatkan orang," katanya.


Ketika ditanya jika dirinya diutus fraksi untuk duduk di Pansus Pajak-pajak daerah, apakah bersedia? Asmin menyebut akan menerima amanah fraksi, karena sudah pernah duduk jadi Sekretaris Pansus pajak-pajak yang kini dipecah menjadi tiga ranperda yakni Ranperja pajak-pajak daerah, BPHTB dan PBB.


Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan T Erikson Pasaribu, mengatakan walau pihaknya menolak, tapi dalam pembahasan itu akan tetap terlibat. "Kami akan tetap ikut dalam pembahasan, dan kalau bisa ingin menjadi pimpinan Pansus, sehingga aspirasi yang masuk ke fraksi bisa kami akomodir untuk menolak kenaikan tarif
pajak itu," katanya.


Sekretaris Fraksi PAN, Edward Brando mengatakan hingga kini mereka belum mengadakan rapat. "Besok kami akan mengadakan rapat, tapi kalau saya diutus di pansus Perda Pajak tentu akan menjalankan tugas sebaik mungkin," katanya.


Ketua fraksi PKB, Jefry Simanjuntak menyebut hingga kini belum sampai membahas siapa yang akan duduk jadi Ketua Pansus. "Sebagai ketua fraksi, saya tegaskan belum ada pembahasan lintas fraksi. Untuk Pansus Pajak-pajak dari PKB akan kami
utus pak Riky Solihin dan ibu Windarty," kata Jefry.


"Saya sudah dihubungi anggota dewan diluar fraksi saya, supaya dijadikan ketua fraksi. Orang tersebut kepingin menjadi ketua Pansus Pajak-pajak Daerah, tapi saya belum memberi jawaban. Kita lihat saja perkembangan dan situasi," katanya.


Wakil Ketua Fraksi Hanura, Muhammad Musofa mengatakan hingga kini mereka belum membahasnya, tapi kalau diutus oleh fraksi, siap mengemban tugas tersebut.

"Saya sih ngak terlalu ngotot untuk duduk di pansus Pajak-pajak daerah. Sesuai tupoksi, kami bidang infrastruktur, saya ingin masuk di perda yang berhubungan apakah itu parkir, pelabuhan dan kebersihan, tergantung dalam rapat nanti,"
katanya.


Ketua Fraksi PPP, Irwansyah yang dihubungi mengatakan belum sampai ke arah itu. "Saya belum sampai ke arah itu dan sampai sekarang belum ada pembahasan," katanya.


Informasi yang diperoleh dari lima ranperda yang diusulkan yakni Ranperda pajak-pajak daerah, PBB, Parkir, Kebersihan dan Kepelabuhanan, para anggota dewan lebih banyak melirik menjadi ketua pansus pajak-pajak daerah, bahkan mulai saat ini sudah melancarkan lobi-lobi sesama anggota dewan.