Memperkokoh Kemitraan Melalui Bhakti Pelayanan Prima

Hari ini adalah hari yang paling bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Satuan Korps Baju Coklat itu secara serentak memperingati hari jadinya ke-65 yang jatuh pada 1 Juli 2011.

BERAGAM catatan penting mewarnai perjalanan panjang lahirnya Polri. Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Polri telah didaulat untuk mengemban multi tugas nan berat. Menjaga keamanan masyarakat, sekaligus ikut bertempur mengusir penjajah dan menumpas pemberontak.

Dalam perjalanannya, Polri mengalami perubahan kedudukan dalam tatanan pemerintah NKRI. Polri menjadi rebutan antara dibawah Depdagri atau dibawah Departemen Kehakiman (1945-1946 ), Polri berada dibawah Perdana Menteri (1 Juli 1946-1950),  berada dibawah Perdana Menteri/Menteri Utama (1950-1959),

Polri mempunyai departemen tersendiri yaitu Menteri Kepolisian (1959-1961), dan

Polri masuk bagian dari ABRI yang kedudukannya dibawah Menteri Pertahanan dan Keamanan (1961-1999).

Sejak reformasi pada 1998, masyarakat mendesak pemerintah agar kedudukan Polri mandiri. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa kedudukan Polri telah mandiri yaitu berada langsung dibawah Presiden RI hingga sekarang.

Kemandirian Polri telah membuka harapan masyarakat terhadap peran, fungsi, dan tugas kepolisian. Masyarakat berharap, Polri tampil menjadi sosok yang melayani, proaktif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Jendral Polisi Drs Timur Pradopo pada Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI pada 14 Oktober 2010 lalu yaitu :

 (1) Sosok Polri yang melayani adalah mampu memberikan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman kepada masyarakat dengan memenuhi standar mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Secara eksternal menjadikan Polri sebagai public service organization, secara internal dapat menerapkan budaya atasan melayani bawahan (servant leadership).

(2) Sosok Polri yang proaktif adalah mampu mengetahui secara dini situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta mampu menjalin kerjasama yang sinergis dengan pihak yang berkompeten untuk dapat mengatasi permasalahan dengan solusi yang tepat. Secara eksternal mampu meningkatkan kepekaan, responsif, inisiatif, dan tegas mengatasi pelanggar hukum, secara internal mampu bertindak proaktif mencegah pelanggaran dan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap personel  yang melanggar hukum.

(3) Sosok Polri yang transparan mampu memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara terbuka dan proporsional. Secara eksternal, Polri mampu membuka akses informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara internal Polri mampu bersikap terbuka, bersedia menerima komplain dan kritik serta dapat memberikan respon yang baik.

 (4) Sosok Polri yang akuntabel adalah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokoknya dengan selalu mengikuti kaidah hukum dan prosedur yang baku, serta bertindak sesuai dengan norma dan etika. Mampu menangani perkara dengan tegas dan tuntas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Secara internal, menekankan agar personel Polri dalam mengemban tugas selalu dengan penuh rasa tanggung jawab.
Mengacu dari ekspektasi masyarakat yang begitu besar, maka Polri harus segera melakukan pembenahan. Semangat untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut telah diinstruksikan oleh Bapak Kapolri Jendral Polisi Drs. Timur Pradopo melalui program Revitalisasi Polri.
Revitalisasi Polri merupakan upaya untuk menghidupkan, membangun, dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki Polri.

Adapun langkah-langkah strategis program tersebut antara lain :

1.    Penguatan Institusi (institution strengthening) yakni merupakan upaya penguatan seluruh kebijakan dan program Polri yang telah dirintis dan berjalan selama ini, guna menjamin kesinambungan organisasi Polri dalam mencapai visi dan misinya.
2.    Terobosan kreatif (creative breakthrough) merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Polri secara signifikan agar dapat segera terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan stakeholdernya
3.    Peningkatan integritas (integrity improvement) merupakan upaya peneguhan dedikasi dan loyalitas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan peran kepolisian dengan sebaik-baiknya yang disertai dengan peningkatan peran pengawasan dan pengendalian guna memelihara akuntabilitas kinerja baik perorangan maupun organisasi.

 Keberhasilan Revitalisasi Polri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Polri sehingga keberadaannya akan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan nilai yang terkandung dalam bingkai Grand Strategy Polri tahap ke - 2 yaitu membangun sinergi dan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat (Patnership Building ; 2010 - 2014) serta sejalan dengan program kemitraan masyarakat yang dicanangkan oleh Bapak Kapolda Kepri Brigjen Pol Drs. R Budi Winarso yaitu mencari Sejuta Kawan melalui kegiatan yang humanis dan simpatik.
Grand Stategy Polri terdiri dari 3 tahapan: (1) Trust Building (membangun kepercayaan masyarakat ; 2005 - 2009), (2) Partnership Building (membangun kemitraan masyarakat ; 2010 - 2014) dan (3) Strive for Excellence (Pelayanan prima/mencapai keunggulan ; 2015 - 2025).  
Dengan momentum HUT ke-65 Bhayangkara dan dalam rangka mensukseskan Grand Strategy Polri tahap ke - 2 Patnership Building serta program Sejuta Kawan Polda Kepri, diharapkan seluruh anggota Polres Karimun dan jajarannya mampu membangun kemitraan yang kokoh dengan masyarakat.

Sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian, sebagaimana Tema HUT ke-65 Bhayangkara yaitu : "Dengan Semangat Kemitraan, Kita Mantapkan Revitalisasi Polri Guna Mewujudkan Pelayanan Prima."