Kemparbud Diam-diam menyewa Pengacara Loh...

Namun ternyata, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan (kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), diam-diam menyewa pengacara untuk menggugat lembaga itu karena mengeluarkan pemerintah sebagai official supporting committee.

Disebut lucu karena kalau bodong, pemerintah seharusnya tidak perlu kebakaran jenggot dikeluarkan. Apalagi, pemerintah juga sudah menarik keikutsertaan Taman Nasional Komodo (TNK) untuk masuk sebagai 7 keajaiban dunia kategori keindahan alam, sejak Agustus 2011 lalu.

Ihwal gugatan itu diungkapkan sendiri oleh Direktur N7W, Jean Paul De La Fuente dalam teleconference dengan wartawan di Jakarta, Jumat (4/11). Jean menyebutkan, pejabat Indonesia tersinggung dan kemudian balas dendam dengan menyewa seorang pengacara di Swiss.

"Saya menyayangkan apa yang dilakukan pejabat tersebut dengan menyewa pengacara dari Swiss dengan anggaran publik," ujar Jean, kemarin. Padahal, gugatan itu hanya untuk mempertanyakan status organisasi.

Dari 37 official, hanya Indonesia saja yang dicabut. Namun begitu, TNK tetap masuk dalam nominasi finalis dari 28 finalis yang ada. Pencoretan merupakan konsekuensi lantaran Indonesia tidak mentaati aturan main yang sudah disepakati. "Meski official dicoret, namun Pulau Komodo tetap menjadi kontestan dalam ajang ini," jelas Jean.

Wawancara jarak jauh yang digelar di Markas PMI kemarin digelar oleh Panitia Pendukung Pemenangan Komodo (P2K) yang mengambil-alih promosi pemenangan Pulau Komodo tersebut.

Terkait dengan pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo yang meragukan kredibilitas N7W. Djoko mengirim rilis ke Kantor Berita Antara, Selasa (1/11) lalu, mengimbau publik di Tanah Air untuk berhati-hati karena berdasarkan penyelidikan timnya, N7W tidak jelas keberadaannya.

Paparan Djoko tersebut membuat heboh publik dalam negeri yang sedang bersemangat memberikan dukungan untuk Pulau Komodo. Jusuf Kalla pun ikut kesal oleh tuduhan yang terkesan mengganjal itu. Ia mengatakan, di era digital seperti sekarang ini, sangat memungkinkan semua orang mengetahui profil lembaga atau yayasan lewat internet.

"Swiss itu kan tidak seperti di kampung, bahwa kalau cari alamat harus ke RT/RW. Sekarang sudah era digital, kita cukup buka website. Masalah kantor tidak perlu lagi dibesar-besarkan, hanya kita di Indonesia yang masih suka sama kantor besar," ungkap JK.

JK menambahkan, N7K adalah yayasan yang mengurus dunia, sehingga sangat memungkinkan aktivis mereka lebih banyak di luar. Ajang 7 Wonders adalah yang kedua, karena sebelumnya mereka juga menggelar 7 keajaiban dunia buatan manusia. Saat itu ada 100 juta orang yang terlibat. 

"Dan yang mengetuai tim seleksi itu bekas Direktur UNESCO, Profesor Mayer. Tahun 2007 kan juga begitu, sewaktu memilih 7 keajaiban dunia buatan manusia," kata JK.

Perlu dicatat, Indonesia yang menjagokan Candi Borobudur dalam ajang itu juga menarik keikutsertaan sehingga tercoret dari nominasi. Padahal, candi tersebut sebelumnya masuk dalam tujuh keajaiban dunia.

Jean kemarin juga membantah yayasannya abal-abal. Ia menyebutkan kantornya di Zurich, di Museum milik Bernard Webber, pendiri The 7 Wonder. Jika ingin tahu, silakan datang," tantang Jean.

Ketua P2K Emmy Hafild juga menunjukkan dokumen resmi N7K yang terdaftar di Kantor Walikota Zurich, Swiss. Kemarin juga ditayangkan lokasi dan bentuk kantor di Zurich.

Soal pegawai, Jean menjelaskan, mereka tidak seperti pegawai konvensional. Para staf bekerja di lapangan dan berkomunikasi dengan jaringan internet dan telepon seluler.

Dengar apa kata Duta Komodo. Ini era digital, bukan kantornya yang penting, tapi kerjanya. (berbagai sumber)